Optimalkan Dana Abadi, Komisi VIII Minta BPKH Suntik Ekonomi Umat Dalam Prinsip Gotong-Royong

Sesuai amanat UU 34/2014 saat ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ditugaskan untuk mengelola dana abadi umat sebagai hasil efisiensi penyelenggaraan haji .

Dana abadi umat dikelola dalam skema investasi dan hasilnya digunakan sebagai dana kemaslahatan bagi masyarakat khususnya umat Islam. Dana kemaslahatan ini sendiri bisa dipergunakan untuk membangun kekuatan ekonomi umat melalui bantuan langsung.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Arwan M. Aras Tammauni, berpesan bahwa pengelolaan dana tersebut harus bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Dana kemaslahatan seharusnya bisa digunakan untuk mendorong ekonomi umat Islam, agar dirasakan langsung dampaknya oleh umat. Saya minta BPKH juga siapkan sistem yang akuntabel dan transparan, agar umat juga yakin" ujar Arwan Aras kepada wartawan, Jumat (7/1).

Legislator PDI Perjuangan ini menekankan, bahwa tujuan dari dana kemaslahatan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berkategori usaha mikro di tingkat regional.

"Coba itu BPKH suntik lah ekonomi mikro, usaha umat Islam yang berpotensi. Kalau ekonomi umat Islam meningkat, ghirah semangat umat untuk berwirausaha juga meningkat. Efeknya ekonomi juga tumbuh, sehingga bisa ciptakan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerahnya" jelasnya.

Satu hal positif ekonomi keumatan adalah prinsip usaha ekonomi yang sifatnya komunal. Kata dia, ketika kelompok ekonomi itu meningkat, maka dampak positifnya adalah mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kekuatan umat kan gotong-royong, jadi itu yang paling terpenting. Ekonomi bangsa kita akan kuat saat umat bersatu dan bergotong royong," pungkasnya.