Berita

Anggota Ombudsman, Alvin Lie/Net

Politik

Meski Lambat, Ombudsman Apresiasi Kebijakan Pemerintah Soal Pembatasan Akses Transportasi China

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 18:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah telah bersikap, membatasi akses transportasi keluar masuk transportasi China-Indonesia, untuk mencegah penyebaran virus corona. Langkah ini pun diapresiasi oleh Anggota Ombudsman Alvin Lie.

Mantan Anggota DPR Komisi VII ini mengatakan, langkah yang dillakukan Presiden Joko Widodo memang suatu keharusan, karena sejumlah negara tetangga telah melakukan hal yang sama.

"Tapi perlu diingat, Indonesia ini termasuk yang agak lamban, beberapa hari lebih lambat dari tetangga kita di Singapura dan negara-negara lain," kata Alvin Lie saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/2).


Alvin Lie yang juga sering mengamati persoalan penerbangan ini menerangkan, Singapura telah membatasi penerbangan keluar dan masuk pesawat China sejak 1 Februari lalu. Bahkan secara tegas, negara dengan julukan negeri seribu satu larangan ini menerapkan kebijakan preventif yang ketat.

"Singapura yang lebih awal untuk menolak siapapun, warga negara manapun, yang pernah ke China 14 hari sebelumnya. Mereka ditolak masuk ke Singapura, bahkan untuk transit pun ditolak," terang Alvin Lie.

Meski demikian, Alvin Lie mengimbau kepada pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan tersebut. Meski pemerintah China telah menyampaikan warning mengenai dampak ekonomi yang akan dihadapi Indonesia, jika membatasi akses transportasi China.

"Ini merupakan fenomena global, karena semua negara merasa terancam wabah virus corona ini. Jadi wajar juga untuk Indonesia melakukan langkah-langkah pencegahan," tutur Pria kelahiran Semarang ini.

"Memang ada konsekuensi ekonominya, China rugi dan Indonesia juga rugi," sambungnya. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya