Wakil Dutabesar Palestina untuk Indonesia, Taher Ibrahim Abdallah Hamad/RMOL
Pemerintah Paletina dengan sangat tegas mengecam proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proposal yang digadang-gadang sebagai kesepakatan abad ini atau “deal of the century†itu sangat sarat politis dan tidak memenuhi prinsip “two state solutionâ€.
Sebagai bentuk penolakan pemerintah, Kedutaan Besar Palestina di Jakarta mengadakan "Aksi Mendukung Isu Palestina dan Menolak Perdamaian Abad Ini yang Tidak Sah" di kantornya, Menteng, Jakarta, Rabu (5/2).
Dikatakan oleh Wakil Dutabesar Palestina untuk Indonesia, Taher Ibrahim Abdallah Hamad, ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan kuat bagi rakyat Palestina untuk menolak kesepakatan yang disebutnya ditujukan untuk rezim apartheid tersebut.
"Alasan pertama, Yerusalam sepenuhnya diberikan kepada Israel. Padahal, orang pertama yang tinggal di sana adalah Palestina, pada 3.000 tahun sebelum masehi (SM)," kata Hamad.
Hamad menjelaskan, tanah Palestina sudah menjadi saksi sejarah bagaimana penjajahan tiada henti-hentinya. Dimulai Kerajaan Roma pada 630 SM, hingga pada akhirnya penjajahan Inggris dan kini Israel.
Namun, bangsa Palestina, baik muslim maupun Kristen tetap bisa membangun sejarah, membangun pemukiman, dan kebudayaan. Buktinya di sana ada banyak tempat-tempat bersejarah bagi umat beragama. Dan tempat itu saat ini dirawat oleh Yordania.
"Atas alasan ini, warga Palestina, muslim dan Kristen, berdampingan menolak kesepakatan abad ini," tegasnya.
Untuk alasan kedua adalah kesepakatan tersebut membuat orang-orang yahudi tetap tinggal di Tepi Barat. Di mana sejak 1967, terdapat 720 ribu orang dengan 136 pemukiman di sana.
Palestina menolak legalitas pemukiman kaum yahudi karena sesuai dengan resolusi PBB, seluruh pengungsi dari Palestina akan dipulangkan. Dan Tepi Barat adalah rumah mereka sejak dulu.
Selanjutnya, Hamad menyikapi persoalan penahanan warga Palestina oleh Israel. Pada 1967 atau ketika pendudukan Israel, ada 6.100 warga Palestina yang berada di penjara Israel.
"Sampai sekarang, ada kurang lebih satu juta warga Palestina yang dipenjara karena alasan politis. Kami menolak ini karena (kesepakatan) tidak membahas apa pun mengenai (nasib) saudara-saudari kami di penjara Israel," pungkasnya.
