Berita

Azis Syamsuddin/Net

Politik

Pimpinan DPR: Sebagai Sahabat, China Harusnya Hormati Kebijakan Indonesia

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 16:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pimpinan DPR RI meminta China menghargai keputusan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menutup sementara rute penerbangan dari dan ke negeri tirai bambu.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyebut terlalu berlebihan ketika pemerintah China berfikir untung rugi dengan mengungkit-ungkit turis dari China dan menyebut Indonesia akan merugi dengan kebijakan tersebut.

Aziz justru mengingatkan bahwa China lebih dahulu mengambil kebijakan membatasi ruang gerak warga negaranya sejak wabah virus novel corona terjadi di Provinsi Hubei di akhir tahun lalu.


“Bukankah warganegara China yang menjadi korban virus ini terus bertambah? Bukankah pemerintah China sendiri berupaya keras agar warganegaranya tidak terkena virus berbahaya ini?” kata Azis di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (5/2).

Azis menegaskan bahwa prioritas Indonesia saat ini adalah melindungi seluruh WNI dari paparan virus novel corona.

Sehingga, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, sebagai sesama negara berdaulat seharusnya China bisa menghormati kebijakan Indonesia.

"Semua tahu, Indonesia-China merupakan dua negara bersahabat, jadi tak perlulah pemerintah China kecewa dengan kebijakan yang diambil Indonesia," katanya.

Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian mengaku keberatan atas keputusan Indonesia yang menutup jalur penerbangan dari dan ke China.

Dia berkilah kebijakan-kebijakan tersebut bisa merugikan ekonomi Indonesia. Pasalnya, kata dia, selain kerjasama perdagangan terhambang juga menutup wisatawan China yang diklaim banyak datang ke Indonesia.

"Itu (penutupan rute penerbangan) sebenarnya juga akan merugikan ekonomi perdagangan dan pariwisata Indonesia sendiri," kata Xiao di Jakarta, Selasa (4/2).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya