Berita

Rilis survei PPIm UIN Jakarta tentang pendidikan Agama di Indoensia/RMOL

Politik

Survei PPIM UIN Jakarta, 46 Persen Anggota DPR Anggap Ada Masalah Pada Pendidikan Agama

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 16:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarief Hidayatullah Jakarta menggelar survei tentang pandangan Anggota DPR RI tentang peran agama dan negara terhadap pendidikan agama di Indonesia.

Hasilnya, hanya 46, 75 persen anggota DPR RI memandang ada persoalan serius dalam persoalan kebangsaan dan pendidikan agama.

Artinya, sekitar 53 persen beranggapan bahwa tidak ada persoalan serius pada kebangsaan dan pendidikan agama.


Demikian disampaikan Peneliti PPIM UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Sirojuddin Arif saat memaparkan hasil surveinya di Hotel Century Park, Senayan, Rabu (5/2).

"46,75 persen anggota DPR memandang ada persoalan serius dalam pendidikan agama. 53 persen tidak ada masalah," kata Sirojudin Arif.

Sirojuddin Arif menuturkan dari 46,7 persen anggota DPR yang menganggap ada masalah serius terkait persoalan kebangsaan dan pendidikan agama, terdapat 19,46 persen memandang kurangnya wawasan keagamaan.  

"Tidak banyak anggota DPR RI yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan-persoalan terkait," tuturnya.

Sirojuddin Arif mengatakan, latar belakang digelarnya survei tersebut antara lain akibat meningkatnya intoleransi hingga menyasar institusi pendidikan di Indonesia.

Sirojuddin menambahkan, DPR selaku lembaga legislatif memiliki peran untuk menyikapi fenomena tersebut.

"Ada dua (2) pertanyaan yang menjadi fokus penelitian kami. Pertama; naiknya sikap intoleran, ekslusif secara keagamaan itu muncul di sebagian kalangan bahkan sampai dengan sekolah. Kedua, kita ingin melihat wakil rakyat kita melihat peran negara dalam pendidikan agama," demikian paparan Sirojuddin Arif.

Survei ini digelar pada Oktober-Desember 2019 dengan responden anggota DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 370 orang total 575 anggota DPR. Dengan respons rate sebesar 68,1 persen dan spot check 100 persen dari data yang didapatkan. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya