Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Waktunya Berdekatan Dengan Even PON, M. Rifai Darus Usul 11 Pilkada Di Papua Ditunda

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Even Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 akan digelar di Papua. Di tahun yang sama rencananya akan ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten wilayah Papua.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR) Muhammad Rifai Darus, mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan 11 Pilkada di Papua. Alasannya, PON ke XX akan digelar pada 20 Oktober 2020 sebulan setelah jadwal Pilkada Serentak.

"Agenda PON XX dan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten di wilayah Papua, tentu membutuhkan atensi dan energi yang tidak kecil. Realitas itu, tentu membuat situasi tidak nyaman dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan tersebut bila dilangsungkan dalam waktu terlalu dekat," demikian kata M. Rifai Darus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/2).


MRD -sapaan akrabnya- menjelaskan, alasan lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menunda Pilkada adalah potensi kerawanan wilayah di Papua.

"Dari sejumlah data dan analisa otoritas keamanan, wilayah Nabire (80,37) dan Keerom (78,52) menempati peringkat ke 1 dan ke 3 yang memiliki indeks potensi kerawanan tertinggi saat Pilkada Serentak," papar MRD.

Selain, itu, MRD menyebutkan, perhelatan PON di Papua adalah yang perdana. Kata mantan Ketum DPP KNPI itu, Papua membutuhkan atensi lebih lanjut dalam dan kesempatan sebagai tuan rumah belum tentu terulang lagi. 

"Dengan kata lain, sukses tidaknya agenda PON XX di Papua, merupakan harga diri masyarakat dan Pemerintah Papua. Dalam even olahraga nasional itu sedikitnya 12.200 atlet dan ofisial akan datang ke Papua," demikian ketarangan MRD.

Pemuda asal Papua itu berharap, agenda PON XX di bumi Cendrawasih itu akan memberi efek positif terhadap perekonomian di Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana olahraga, kuliner, produk kerajinan, dan transaksi perdagangan lainnya.

"Pertimbangan ini tidak ada maksud untuk mengganggu proses politik. Kita hanya ingin energi yang kita keluarkan tidak bercabang," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya