Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Waktunya Berdekatan Dengan Even PON, M. Rifai Darus Usul 11 Pilkada Di Papua Ditunda

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Even Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 akan digelar di Papua. Di tahun yang sama rencananya akan ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten wilayah Papua.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR) Muhammad Rifai Darus, mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan 11 Pilkada di Papua. Alasannya, PON ke XX akan digelar pada 20 Oktober 2020 sebulan setelah jadwal Pilkada Serentak.

"Agenda PON XX dan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten di wilayah Papua, tentu membutuhkan atensi dan energi yang tidak kecil. Realitas itu, tentu membuat situasi tidak nyaman dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan tersebut bila dilangsungkan dalam waktu terlalu dekat," demikian kata M. Rifai Darus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/2).


MRD -sapaan akrabnya- menjelaskan, alasan lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menunda Pilkada adalah potensi kerawanan wilayah di Papua.

"Dari sejumlah data dan analisa otoritas keamanan, wilayah Nabire (80,37) dan Keerom (78,52) menempati peringkat ke 1 dan ke 3 yang memiliki indeks potensi kerawanan tertinggi saat Pilkada Serentak," papar MRD.

Selain, itu, MRD menyebutkan, perhelatan PON di Papua adalah yang perdana. Kata mantan Ketum DPP KNPI itu, Papua membutuhkan atensi lebih lanjut dalam dan kesempatan sebagai tuan rumah belum tentu terulang lagi. 

"Dengan kata lain, sukses tidaknya agenda PON XX di Papua, merupakan harga diri masyarakat dan Pemerintah Papua. Dalam even olahraga nasional itu sedikitnya 12.200 atlet dan ofisial akan datang ke Papua," demikian ketarangan MRD.

Pemuda asal Papua itu berharap, agenda PON XX di bumi Cendrawasih itu akan memberi efek positif terhadap perekonomian di Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana olahraga, kuliner, produk kerajinan, dan transaksi perdagangan lainnya.

"Pertimbangan ini tidak ada maksud untuk mengganggu proses politik. Kita hanya ingin energi yang kita keluarkan tidak bercabang," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya