Komisi X DPR Desak Pemerintah Pusat Bantu Persiapan PON XX Papua

Perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua memang masih berjarak sekitar 7 bulan lagi. Namun, waktu 7 bulan itu akan terasa singkat jika melihat berbagai kekurangan yang masih terlihat saat ini.

Karena itu, harus ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat persiapan PON Papua ini. Sebab ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum gong PON XX Papua resmi dipukul.

“Ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sempit, sehingga kami di Komisi X menginisiasi rapat gabungan dengan Komisi I, II, III bersama mitranya masing-masing di bidang keamanan, pemerintahan daerah, dan hukum,” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/2).

PR yang dimaksud Fikri tak hanya soal kesiapan venue. Tetapi juga soal keamanan, pelaksanaan Pilkada, anggaran, hingga cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Hal-hal tersebut dibahas untuk ditindaklanjuti oleh komisi dan institusi terkait. Misalnya soal anggaran yang masih kurang Rp 2,3 triliun dari total Rp 4,8 triliun, kita serahkan ke Banggar untuk mendorong agar cepat terpenuhi. Kemudian soal 11 Pilkada yang akan diserahkan ke Komisi II, apakah boleh diundur atau bagaimana,” imbuh politikus PKS tersebut.

Untuk diketahui, hingga saat ini praktis baru 1 venue yang sudah siap digunakan, yaitu Balai Diklat Penerbangan. Sementara 8 venue lagi masih dalam proses penyelesaian.

Venue-venue ini ditargetkan rampung sebelum Juli 2020. Yaitu Istora Papua Bangkit, Aquatik Papua Bangkit, Hockey Doyo Baru, Cricket Doyo Baru, Panahan, Sepatu Roda, dan Dayung.

Selain venue, pekerjaan rumah terkait PON XX adalah soal akomodasi peserta. Total jumlah atlet yang ikut serta dari 37 cabang olahraga yang dipertandingkan adalah 6.442 atlet. Ditambah dengan ofisial dan panitia, total ada 22.235 peserta.  
“Bila berkumpul dalam satu acara, seperti opening ceremony, dipastikan ada yang tidak kebagian kamar hotel,” urai Fikri.

Menurut data Pemprov Papua, kamar hotel yang tersedia hanya 2.800-an di seluruh Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Jumlah in jelas jauh dari kata cukup untuk menampung para peserta PON XX.   

“Skenario untuk menampung 22 ribu peserta dengan akomodasi hanya 2.800 kamar itu harus diantisipasi,” tegas mantan anggota DPRD Jawa Tengah dua periode ini.

“Mengingat waktu yang sudah dekat, apakah intervensi pusat diperlukan dalam hal pengadaan peralatan yang cukup vital ini,” demikian Abdul Fikri.