Penandatanganan P3B Indonesia - Singapura/Setpres
Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty akhirnya menemukan titik kesepakatannya. Senin (4/2) Indonesia dan Singapura telah menandatangani P3B) dan kerja sama kepabeanan.
Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Singapura tersebut diharapkan dapat menambal kebocoran pajak.
“P3B ini kita harapkan akan memberikan keuntungan kepada Indonesia dalam bentuk investasi dan menutup loop hole dari penghindaran pajak yang selama ini terjadi," ujar Sri Mulyani di Istana Bogor, Selasa (4/2) sesaat setelah melakukan penandatangan bersama perwakilan Singapura, Menteri Keuangan II Singapura, Indranee Rajah, pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Singapura Halimah Yacob.
Sri mengakui, saat ini banyak sekali kebocoran pajak (loophole). Hal itu membuat posisi Indonesia menjadi lemah untuk mendapatkan hak penarikan pajaknya.
Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk mengamandemen P3B yang saat ini berlaku (ditandatangani pada 8 Mei 1990 dan berlaku efektif 1 Januari 1992).
Perjalanan kesepakatan ini lumayan panjang. Perundingan dilakukan dalam lima putaran.
Dimulai pada 8-10 Juli 2015 di Batam. Perundingan selanjutnya diadakan pada 27-29 Juli 2016 di Singapura, 12-14 September 2018 di Singapura, 26-28 November 2018 di Jakarta, dan terakhir pada 6-9 Januari 2020 di Singapura.
Dengan dicapainya kesepakatan dalam amandemen P3B Indonesia-Singapura, khususnya terkait penurunan tarif pajak royalti dan branch profit tax maka diharapkan akan mampu menarik lebih banyak investasi dari Singapura ke Indonesia.
“P3B ini akan bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat upaya menutup celah penghindaran dan pengelakan pajak secara lebih baik," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sangat puas dengan kemajuan kerja sama dengan Singapura ini.
