Berita

Honorer berunjuk rasa/Net

Politik

Data Diragukan, Legislatif: 8.000 Honorer Itu Orangnya Ada Nggak?

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 04:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Validitas data ribuan tenaga honorer di Pemprov Banten diragukan. Hal itu yang mendasari DPRD untuk meminta Pemprov kembali melakukan validasi data ulang terhadap tenaga Non-ASN yang disebut mencapai 8.000-an orang.

"Dari jumlah itu orangnya ada apa nggak? Bisa jadi sudah ada yang meninggal dan beralih profesi. Makanya harus diluruskan dulu, mana yang dipertahankan dan mana yang tidak dipertahankan,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat dalam Rapat Koordinasi antara Komisi I DPRD Banten dengan Sekda Banten di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Selasa (4/2).

Selain itu, Pemprov Banten uga diminta tidak lepas tangan terhadap pekerja yang tidak dipertahankan. Pihaknya meminta pemerintah tetap memberikan perhatian kepada tenaga honorer tersebut.

"Artinya Pemprov juga tetap menilai sisi kemanusiaan. Salah satunya bisa kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sertifikasi, supaya jadi tenaga ahli yang profesional. Dan kami minta pendataan secepatnya dilakukan,” tegasnya dilansir RMOLBanten.

Terkait rencana tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), politisi Demokrat itu menekankan para pekerja harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu.

"Jadi seleksisinya juga tidak berbeda dengan seleksi PNS. Cuma yang membedakan itu nggak dapat pensiun. Kalau untuk penggajian dan lain-lain sama,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku akan mempertahankan tenaga honorer yang mash bekerja di Pemprov lantaran dianggap berkontribusi terhadap kinerja pembangunan daerah. Tak hanya itu, pihaknya juga menaikan honorarium atas persetujuan DPRD Provinsi Banten.

"Tetapi hal itu harus ditindaklanjuti dengan validasi tenaga honorer untuk mendata kembali secara teknis dengan by name by adress,” jelasnya.

Sementara, terkait penerimaan CASN dalam waktu dekat, Pemprov Banten mempunyai kuota seperti yang telah disetujui MenPAN-RB, yakni 222 orang untuk guru dan 31 oràng untuk tenaga teknis dari berbagai disiplinnya.

Peserta yang mendaftar sebanyak 6.170 orang. Pada tahapan verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat 5.808 orang.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya