Berita

Honorer berunjuk rasa/Net

Politik

Data Diragukan, Legislatif: 8.000 Honorer Itu Orangnya Ada Nggak?

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 04:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Validitas data ribuan tenaga honorer di Pemprov Banten diragukan. Hal itu yang mendasari DPRD untuk meminta Pemprov kembali melakukan validasi data ulang terhadap tenaga Non-ASN yang disebut mencapai 8.000-an orang.

"Dari jumlah itu orangnya ada apa nggak? Bisa jadi sudah ada yang meninggal dan beralih profesi. Makanya harus diluruskan dulu, mana yang dipertahankan dan mana yang tidak dipertahankan,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat dalam Rapat Koordinasi antara Komisi I DPRD Banten dengan Sekda Banten di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Selasa (4/2).

Selain itu, Pemprov Banten uga diminta tidak lepas tangan terhadap pekerja yang tidak dipertahankan. Pihaknya meminta pemerintah tetap memberikan perhatian kepada tenaga honorer tersebut.


"Artinya Pemprov juga tetap menilai sisi kemanusiaan. Salah satunya bisa kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sertifikasi, supaya jadi tenaga ahli yang profesional. Dan kami minta pendataan secepatnya dilakukan,” tegasnya dilansir RMOLBanten.

Terkait rencana tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), politisi Demokrat itu menekankan para pekerja harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu.

"Jadi seleksisinya juga tidak berbeda dengan seleksi PNS. Cuma yang membedakan itu nggak dapat pensiun. Kalau untuk penggajian dan lain-lain sama,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku akan mempertahankan tenaga honorer yang mash bekerja di Pemprov lantaran dianggap berkontribusi terhadap kinerja pembangunan daerah. Tak hanya itu, pihaknya juga menaikan honorarium atas persetujuan DPRD Provinsi Banten.

"Tetapi hal itu harus ditindaklanjuti dengan validasi tenaga honorer untuk mendata kembali secara teknis dengan by name by adress,” jelasnya.

Sementara, terkait penerimaan CASN dalam waktu dekat, Pemprov Banten mempunyai kuota seperti yang telah disetujui MenPAN-RB, yakni 222 orang untuk guru dan 31 oràng untuk tenaga teknis dari berbagai disiplinnya.

Peserta yang mendaftar sebanyak 6.170 orang. Pada tahapan verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat 5.808 orang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya