Berita

Honorer berunjuk rasa/Net

Politik

Data Diragukan, Legislatif: 8.000 Honorer Itu Orangnya Ada Nggak?

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 04:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Validitas data ribuan tenaga honorer di Pemprov Banten diragukan. Hal itu yang mendasari DPRD untuk meminta Pemprov kembali melakukan validasi data ulang terhadap tenaga Non-ASN yang disebut mencapai 8.000-an orang.

"Dari jumlah itu orangnya ada apa nggak? Bisa jadi sudah ada yang meninggal dan beralih profesi. Makanya harus diluruskan dulu, mana yang dipertahankan dan mana yang tidak dipertahankan,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat dalam Rapat Koordinasi antara Komisi I DPRD Banten dengan Sekda Banten di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Selasa (4/2).

Selain itu, Pemprov Banten uga diminta tidak lepas tangan terhadap pekerja yang tidak dipertahankan. Pihaknya meminta pemerintah tetap memberikan perhatian kepada tenaga honorer tersebut.


"Artinya Pemprov juga tetap menilai sisi kemanusiaan. Salah satunya bisa kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sertifikasi, supaya jadi tenaga ahli yang profesional. Dan kami minta pendataan secepatnya dilakukan,” tegasnya dilansir RMOLBanten.

Terkait rencana tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), politisi Demokrat itu menekankan para pekerja harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu.

"Jadi seleksisinya juga tidak berbeda dengan seleksi PNS. Cuma yang membedakan itu nggak dapat pensiun. Kalau untuk penggajian dan lain-lain sama,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku akan mempertahankan tenaga honorer yang mash bekerja di Pemprov lantaran dianggap berkontribusi terhadap kinerja pembangunan daerah. Tak hanya itu, pihaknya juga menaikan honorarium atas persetujuan DPRD Provinsi Banten.

"Tetapi hal itu harus ditindaklanjuti dengan validasi tenaga honorer untuk mendata kembali secara teknis dengan by name by adress,” jelasnya.

Sementara, terkait penerimaan CASN dalam waktu dekat, Pemprov Banten mempunyai kuota seperti yang telah disetujui MenPAN-RB, yakni 222 orang untuk guru dan 31 oràng untuk tenaga teknis dari berbagai disiplinnya.

Peserta yang mendaftar sebanyak 6.170 orang. Pada tahapan verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat 5.808 orang.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya