Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat/Net
Pemerintah diminta lebih memberikan perhatian terhadap permasalahan kanker dengan menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas, aman, tepat waktu, tepat sasaran. Tujuannya untuk menjamin hasil terapi yang memberikan kualitas hidup setinggi mungkin untuk pasien.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat sekaligus penyintas kanker mengemukakan itu di Jakarta, Selasa (4/2) berkaitan dengan Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari.
Legislator Partai Nasdem ini menyebutkan berdasarkan data Laporan Kementerian Kesehatan, penderita kanker di Indonesia semakin meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 prevalensi kanker di Indonesia sebanyak 1,4 per seribu penduduk meningkat menjadi 1,79 per seribu penduduk pada tahun 2018.
Lebih lanjut perempuan yang karib disapa Mbak Rerie ini menjelaskan, secara spesifik, data Globocan (Global Cancer Observatory) menunjukkan bahwa angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru-paru sebesar 19,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk. Diikuti kanker hati sebesar 12,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 100.000 penduduk.
Sedangkan untuk perempuan, kanker payudara masih menjadi yang tertinggi dengan 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk, diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk.
Selain itu dari segi pembiayaan, penyakit kanker menyerap anggaran besar yang disediakan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.
Kata Mbak Rerie, Laporan BPJS Kesehatan yang ia terima menyebutkan bahwa dari tahun 2014-2018, penyakit kanker menghabiskan biaya Rp 13,3 triliun dari total biaya penyakit katastropik sebesar Rp 78,3 triliun.
Melihat data tersebut, Rerie mengatakan, pemerintah harus menekan trend meningkatnya jumlah penderita kanker khususnya kanker payudara sekaligus menurunkan angka kematian akibat kanker.
Salah satu pendiri Partai Nasdem ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi penyakit kanker.
Akses harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat melakukan deteksi dini dengan mudah dan terjangkau agar sejak awal masyarakat mengetahui adanya kanker tersebut.
"Pemerintah perlu memperbanyak rumah sakit dan tenaga medis yang berkualitas di daerah untuk melayani penyintas kanker. Jangan membiarkan penyintas kanker menderita dan akhirnya meninggal hanya karena terbentang jarak yang jauh dari rumah sakit yang memungkinkan mereka berobat,’’ kata Rerie, Jakara (4/2).
Untuk memperkecil risiko masyarakat yang terkena kanker, Rerie mendesak pemerintah melakukan program nasional deteksi dini yang memadai dengan cara mudah dan terjangkau. Ia menyontohkan, deteksi dini yang sudah dilakukan dalam kasus kanker leher rahim.
"Kita menyadari program deteksi dini kanker tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Tetapi negara semestinya berpihak pada penyelamatan jiwa rakyat,’’ tambah Rerie.
Mengenai jaminan kesehatan melalui APBN dalam program JKN/BPJS, Legislator Nasdem itu mengatakan pemerintah harus terus menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan penyintas kanker.
Selama ini, dia dia mengapresiasi pemerintah melalui Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto yang telah mendengarkan suara para penyintas kanker payudara HER2 dengan menanggung kembali penggunaan obat trastuzumab oleh BPJS mulai 1 April 2020.
