Berita

Program Kartu Pra Kerja masih menunggu Peraturan Presiden/Net

Politik

Implementasi Kartu Pra Kerja Terkendala Perpres

SELASA, 04 FEBRUARI 2020 | 16:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo di periode keduanya adalah memberikan kartu Pra-Kerja bagi masyarakat yang belum memiliki perjaan. Jakarta dan Bandung akan dijadikan pilot project atau uji coba implementasi program ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Syaifudin menyebut, uji coba kartu Pra-Kerja di Kota Bandung, rencananya akan dilakukan pada Maret hingga April mendatang. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti implementasi kartu tersebut.

“Untuk masalah kartu Pra-Kerja, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lanjutan, karena memang menunggu Perpres. Sehingga langkah di lapangan seperti apa kami belum tahu,” jelas Arief di Balaikota Bandung, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (4/2).


Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) ditargetkan rampung Desember 2019 lalu. Setelah itu, pemerintah menyiapkan project management office (PMO) serta learning ekosistem yang dibangun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Disinggung kesiapan Disnaker, Arief menyatakan, pihaknya siap menjalankan program unggulan presiden yang diklaim bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Kami Disnaker Kota Bandung siap dijadikan kota percontohan dan terima kasih kepada Pak Presiden menunjuk Bandung menjadi uji coba,” ucapnya.

Dalam program tersebut, lanjutnya, pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Nantinya, setiap peserta yang menerima manfaat kartu Pra-Kerja akan mendapatkan jatah Rp 3 sampai 7 juta.

“Uang itu bukan untuk gaji, tetapi untuk pelatihan dan kami sekarang menunggu kira-kira regulasinya seperti apa,” tuturnya.

Namun demikian, Arief menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kuota atau jatah dari pemerintah pusat mengenai berapa jumlah atau orang yang akan mendapatkan kartu Pra-Kerja di Kota Bandung.

“Kita belum dapat informasi perihal kuota kartu, hanya saja di Kota Bandung ada 96 ribu jiwa pengangguran dari 2,5 juta penduduk. Dan angka itu yang harus segera diminimalisir,” jelasnya.

Untuk itu, pihak Disnaker terus melakukan sejumlah langkah sebelum program tersebut diberlakukan.

“Kami tidak bisa leha-leha, kami harus tetap melakukan langkah-langkah karena Bandung usia produktifnya lagi tinggi. Ini juga yang harus kami persiapkan dan mudah mudahan dengan kartu Pra-Kerja bisa menjawab tantangan mengurangi pengangguran,” ungkapnya.

Adapun sejumlah program pelatihan yang akan dibuka antara lain kompetensi digital, lifestyle, fotografi, properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, serta bidang-bidang yang dibutuhkan dunia industri.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya