Syarat Terpenuhi, Fraksi Demokrat Dan PKS Usul Bentuk Hak Angket Pansus Jiwasraya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraski Partai Demokrat di DPR RI secara resmi mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya ke Pimpinan DPR RI.

Sebanyak 50 anggota DPR dari Fraksi PKS dan 54 anggota DPR Fraksi Demokrat menggunakan hak angketnya untuk membongkar kasus yang merugikan keuangan negara Rp12,4 triliun itu.  

"Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, sesuai syarat administrasi yang diatur UU bisa terpenuhi," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini kepada wartawan di Ruang Pimpinan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/2).

Jazuli mengatakan, usulan penggunaan hak angket pembentukan Pansus Jiwasraya dari Fraksi PKS di DPR bukan untuk tujuan menjatuhkan pemerintah. Melainkan, sebagai bentuk keseriusan PKS mengusut tuntas kasus yang merugikan duit negara belasan triliun rupiah.

"Sebenarnya kami membikin Pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atau apa. Tetapi ingin membuka secara terang benderang. Penegakan hukum objektif. Kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis, itu," tegas Jazuli.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat memang serius sedari awal isu skandal Jiwasraya ini mencuat.

Terlebih, kata dia, sudah terbentuk 3 panitia kerja (Panja) di DPR namun tidak ada inisiatif untuk membentuk pansus yang sifatnya lintas komisi agar kasus Jiwasraya segera tuntas.

"Kami semua anggota Fraksi Demokrat 54 sudah tanda tangan. Ini keseriusan fraksi kami, untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang," tegas Herman.

"Logikanya sudah ada 3 Panja di tingkat Komisi, tentu kita membentuk Pansus," imbuhnya menegaskan.

Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain, anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman, Hinca Panjaitan, Herman Khaeron dan anggota Fraksi Demokrat lainnya.

Sementara anggota Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah hingga Dimyati Natakusuma.