Berita

Ecky Awal Mucharam/Net

Politik

PKS: Kami Ingin Mengetuk Hati Fraksi Lain Untuk Membentuk Pansus Jiwasraya

SELASA, 04 FEBRUARI 2020 | 15:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR RI mengajukan dukungan agar membentuk panitia khusus Jiwasraya kepada pimpinan DPR. Pengajuan ini bertujuan untuk mengungkap secara detil kasus dugaan megakorupsi asuransi pelat merah tersebut.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menyampaikan, dalam konteks pembentukan pansus bersama Demokrat, pihaknya ingin mengetuk fraksi lain dan juga publik untuk menaruh kepedulian dalam kasus besar yang menggegerkan tanah air.

"Supaya ada awareness edukasi ini loh ada suatu masalah besar di negeri ini, terkait dengan asuransi BUMN yang jumlahnya ribuan triliun, relakah kalian rakyat Indonesia dan teman-teman politisi yang lain," ujar Ecky di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).


Dengan pembentukan pansus ini, lanjut Ecky, dapat mengungkap secara terang benderang kasus dugaan megakorupsi gagalnya pembayaran polis nasabah JS Saving Plan senilai Rp. 13,7 triliun.

"Ini diungkap seterang-terangnya kita hormati aspek penegakan hukum, tetapi secara hak publik itu publik harus tahu secara transparan dan didengarkan, DPR nanti kan rapatnya pasti terbuka selama ini panja-panja tertutup," katanya.

Pihaknya menambahkan, dalam pembentukan pansus nantinya akan melibatkam sejumlah komisi yang memiliki andil dan fokus dalam bidang tertentu.

"Dan bisa dibayangkan dalam konteks Komisi III, ada aspek penegakan hukum, dalam konteks Komisi VI ada terkait koorporasi BUMN-nya, dalam konteks Komisi XI ada terkait keuangannya, ini kan harusnya ketiganya menyatu untuk memperbaiki, enggak mungkin dari Komisi III ujuk-ujuk harus BKO dan muter-muter," urainya.

"Akan lebih baik mengetuk hati teman-teman fraksi yang lain dan juga publik untuk sama-sama membentuk pansus. Karena ini untuk mengungkap kasus Jiwasraya secara terang-benderang," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya