Berita

Demo warga/Net

Politik

Bupati Natuna: Warga Menolak Karantina Gara-gara Info Dari Pusat Mendadak

SELASA, 04 FEBRUARI 2020 | 13:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan warga Natuna atas karantina 285 warga yang datang dari Wuhan, China, didasari miskomunikasi pemerintah pusat.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizad mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tentang rencana mengobservasi, sehingga warga Natuna tidak mendapat informasi yang cukup tentang observasi yang dilakukan.

"Betul, memang itu. Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan, baik kepada Pemda maupun masyarakat," kata Abdul Hamid.


Atas dasar itu, Abdul menilai wajar masyarakat Natuna panik hingga melakukan aksi demonstrasi menolak wilayahnya jadi tempat karantina.

“Masyarakat menerima informasi yang simpang siur, yang sudah bias," katanya.

Adapun informasi yang diberikan pemerintah pusat diberikan satu hari jelang tim evakuasi berangkat dari Wuhan, pada Minggu (2/2).

"Pas mau besoknya dikirim, jadi satu hari sebelumnya. Jadi ya Sabtu  (1/2) kita baru dapat informasi itu. Saya dapat dari Pak Sekda," demikian Abdul.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya