Di Hadapan Komisi XI, Kepala Bappenas Urai Dampak Nyata Ibukota Baru

. Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Dalam rapat tersebut Menteri Suharso Monoarfa memaparkan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, Musrembangnas, dan persiapan pemindahan Ibukota Negara (IKN).

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP itu memaparkan tahapan pembangunan ibukota negara periode 2021-2045.

Dia mengurai bahwa luas total dari IKN adalah 256.142,74 hektare, dengan kawasan inti seluas 56.180,87 hektare, sedang kawasan inti pemerintahan seluas 5.644 hektare.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini juga menyampaikan mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap pemerataan di luar Pulau Jawa.

“Dampak jangka pendek dalam fase pembangunan infrastruktur, di Kalimantan Timur investasi riil sebesar 47,7 persen, peningkatan pertumbuhan ekonomi PDB 7,3 persen,” ujarnya..

Khusus Pulau Kalimantan, lanjut Suharso, ibukota baru dapat meningkatkan investasi riil sebesar 34,5 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi PDB riil sebesar 4,7 persen.

Indonesia secara keseluruhan, diprediksi akan ada peningkatan investasi sebesar 4,7 persen dan peningkatan pertumbuhan ekonomi PDB riil sebesar 0,6 persen.

“Diperkirakan share pdrb Pulau Kalimantan naik menjadi 8,8 persen pada tahun 2024,” tandasnya.