Berita

Proyek listrik 35 ribu megawatt masih jauh dari target/Net

Bisnis

Proyek 35 Ribu Megawatt Baru 19 Persen, Demokrat: Yang Penting Kita Tidak Kekurangan Listrik

SELASA, 04 FEBRUARI 2020 | 10:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek setrum 35 ribu megawatt yang jadi program unggulan Presiden Joko Widodo di periode pertama pemerintahannya masih jauh dari target. Hingga 31 Desember 2019, pemerintah baru merealisasikan 19 persen atau sekitar 6.811 megawatt.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaerun, belum tercapainya target pemerintah dalam merealisasikan listrik ke seluruh pelosok Indonesia dalam proyek 35 ribu megawatt disebabkan faktor ekonomi domestik dan global.

“Situasi ekonomi domestik dan global tentu berpengaruh juga terhadap iklim investasi dalam negeri,” ucap Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/2).


Selain itu, kebutuhan listrik di Indonesia hanya tumbuh kurang lebih 5 persen. Hal itu, kata Herman, menjadi aspek teknis yang harus ikut diperhitungkan.

Karena, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 143K/20/MEM/2019 tentang rencana umum ketenagalistrikan nasional tahun 2019 sampai dengan 2038, memproyeksikan rata-rata pertumbuhan energi listrik nasional sekitar 6,9 persen per tahun.

Nah, proyeksi tersebut akan tercapai apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen, rata-rata inflasi 3,5 persen, rata-rata pertumbuhan penduduk sekitar 0,8 persen, dan asumsi target rasio elektrifikasi 99,9 persen.

“Menurut saya memang terlambat dari target, dan ada kecenderungan melambat pencapaianya,” imbuhnya.

Herman menambahkan, target penambahan pembangkit dalam proyek 35 ribu megawatt ini tak hanya bergantung kepada pertumbuhan kebutuhan, tapi juga adanya investasi.

“PLN juga tidak bisa sendiri untuk melakukan pengembangannya, butuh investor. Oleh karenanya secara bertahap suatu saat akan tercapai, karena harus sejalan antara kebutuhan dan adanya investor,” tuturnya.

Sesuai dengan asumsi proyeksi listrik, target tersebut akan cepat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Mungkin di antara 6-7 persen (pertumbuhan ekonomi), sehingga permintaan kebutuhan listrik juga tinggi,” imbuhnya.

“Yang penting saat ini kita tidak kekurangan listrik, energy primer tersedia, PLN tidak rugi, dan pengembangan terus berjalan,” tandasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya