Komisi IX Pertanyakan Koordinasi Kementerian Hingga Pemerintah Daerah Soal Penolakan Karantina Di Natuna

Gelombang penolakan dari warga Natuna, Kepulauan Riau terhadap 238 orang warga yang hingga saat ini masih dikarantina pasca evakuasi dari Wuhan, China, menjadi polemik tersendiri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Kustina mempertanyakan bagaimana koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian lain hingga Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kasus Corona ini tidak bisa dihandling sendiri menurut saya. Harus ada kerjasama antara Imigrasi, Kemenlu, Kemenhub, Kemendagri, Pemda, dan banyak stakeholder," kata Kustina saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dr Terawan beserta jajaran, Senin (3/2).

Legislator Partai Nasdem itu menilai reaksi dari warga Natuna secara spontan dinilai wajar. Pasalnya, koordinasi antar kementerian dengan pemda secara khusus dinilai kurang intens sehingga masyarakat ketakutan.

"Ini karena masalah komunikasi dan koordinasi. Sejauh mana pada saat sebelum pemulangan dan saat landing itu seluruh jajaran Pemda dilibatkan secara totaly. Tidak hanya sekedar diinformasikan, tetapi dilibatkan. Sehingga bisa membantu menenangkan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Kustina menyarankan agar Kemenkes dalam hal ini sedianya berkoordinasi lintas kementerian dan kepala daerah setempat. Kemudian, Kemenkes mesti memberikan informasi secara berkala dengan cepat dan dapat dimengerti oleh masyarakat.

"Nah ini mungkin perlu ditingkatkan koordinasi lintas kementerian terkait. Memberikan warning terhadap warga negaranya, updating tentang perkembangan apa yang sudah dilakukan dilakukan pemerintah terhadap virus Corona ini," jelasnya.

"Ini sangat penting sekali membuat ketenangan warga," demikian Kustina.