Berita

Publika

Virus Corona, Wuhan, dan Operasi Khusus Evakuasi Lintas Negara

SABTU, 01 FEBRUARI 2020 | 13:05 WIB

BERKEMBANGNYA bahaya virus Corona yang berawal di kota Wuhan, telah memaksa banyak negara melaksanakan operasi penyelamatan warga negaranya masing-masing dengan antara lain melakukan proses evakuasi lintas negara.

Proses evakuasi lintas negara tidak ada pilihan selain dari  melakukannya dengan moda angkutan udara.

Untuk saat ini  dan kondisi yang dihadapi , maka moda angkutan udara adalah moda yang menjadi paling sangat masuk akal untuk dilaksanakan.


Permasalahannya adalah siapa yang harus melaksanakan proses penyelamatan warga negara dalam operasi evakuasi ini.   Idealnya yang harus melakukan operasi penyelamatan warga negara adalah pesawat terbang negara.   Dalam hal ini pesawat terbang Angkatan Udara dan atau Maskapai pembawa bendera yaitu Garuda Indonesia.

Harus pesawat negara karena disamping hal tersebut mewakili “simbol-simbol negara” yang bergerak melakukan tugas negara menyelamatkan warga negaranya ada masalah-masalah lain berkaitan dengan operasi khusus tersebut.

Operasi penyelamatan semacam ini akan menyita banyak persiapan awal dan kesigapan dalam bertindak berkait dengan masalah waktu pelaksanaan yang sangat ketat dan tidak terjadwal.

Operasi semacam ini akan memakan cukup banyak biaya yang pasti akan menjadi lebih mahal dibanding dengan ongkos biaya penerbangan yang normal.   Operasi semacam ini membutuhkan dukungan khusus adminlog (administrasi logistik) dan juga ongkos bagi tugas-tugas komando dan pengendalian  di lapangan. Operasi semacam ini membutuhkan personil yang terlatih untuk terjun setiap saat dibutuhkan sekelas kesiagaan tingkat “combat readiness”.

Kesemua itu menyebabkan operasi khusus tersebut harus dilaksanakan oleh pesawat negara  dan personil terlatih yang mudah disiapkan  dalam kesiagaan 24 jam.

Apabila “terpaksa” harus dilakukan oleh pesawat terbang bukan pesawat negara, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan masak-masak.

Yang pertama adalah operasi khusus yang membutuhkan biaya lebih besar daripada ongkos penerbangan biasa, bisa saja dipandang sebagai sebuah “proyek” yang dengan mudah membuka peluang terjadinya “salah urus”.

Apabila operasi khusus ini dapat dilaksanakan dengan “gratis” alias dilaksanakan hanya sebagai “sumbangan” dari pihak tertentu, maka persoalannya adalah akan muncul “conflict of interest” disitu.

Pada saat yang lain bila terjadi sesuatu yang melanggar aturan, maka dipastikan akan membuat sulit para penegak hukum untuk melakukan tindakan yang obyektif terhadap pelanggaran yang dilakukan, karena sudah ada masalah  atau unsur “hutang budi” didalamnya.

Itu sebabnya maka operasi penyelamatan semacam ini yang kategorinya adalah sebuah tugas negara yang memang seharusnya dilakukan oleh pesawat negara.

Hal semacam ini adalah sebuah mekanisme yang biasa dilakukan pada pergerakan pasukan dalam rangka pengamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.

Apabila dilakukan oleh pihak lain, maka aturan main yang diberlakukan seyogyanya harus benar-benar “fair” sehingga tidak merugikan semua pihak yang berkait di dalamnya.

Untuk tugas-tugas kenegaraan pemerintah tidak bisa memaksakan pihak swasta untuk melakukannya, kecuali dalam hal yang sangat darurat sifatnya, atau apabila sudah tidak ada lagi kemampuan negara untuk melaksanakannya.

Untuk tugas-tugas kenegaraan operasi penerbangan harus dilakukan oleh pesawat negara, karena memang untuk itulah biaya negara dikeluarkan. Tentu saja dengan pengecualian apabila, sekali lagi sudah tidak ada pesawat negara yang mampu melaksanakannya.

Tugas-tugas operasi penyelamatan warga negara semacam ini adalah merupakan bagian yang utuh dari tugas-tugas pertahanan keamanan negara dalam melindungi warga negaranya dimanapun berada.

Semoga Operasi khusus Evakuasi Lintas Negara (Opsus ELINRA) dalam rangka virus corona dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Amin.

Marsekal (Purn) Chappy Hakim
Mantan KSAU, Pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya