Berita

KH Said Aqil di Harlah Ke-94 NU/Istimewa

Politik

Bicara Bobroknya Jiwasraya Hingga Kenaikan BPJS Kesehatan, Said Aqil: Kezaliman Ekonomi

SABTU, 01 FEBRUARI 2020 | 05:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persoalan kasus gagal bayar polis yang dialami asuransi plat merah, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) turut menjadi sorotan tajam Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj.

Dalam peringatan harlah ke-94 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (31/1), KH Said menyebut kasus Jiwasraya hingga Bumiputera menjadi cerminan bobroknya pengelolaan asuransi di tanah air.

"Kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Bumiputera, dan Asabri membuka pengetahuan kita bahwa betapa buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia," kata KH Said Aqil.


Terlebih kasus tersebut diduga terjadi karena lemahnya prinsip kehati-hatian hingga pembelian saham gorengan.

"Kesalahan penempatan investasi hingga rekayasa saham overprice merupakan satu di antara sekian kezaliman ekonomi yang tidak boleh terjadi," jelasnya.

"Nahdlatul Ulama berharap kondisi ini tidak sampai mengarah pada distrust masyarakat pada industri asuransi," lanjut KH Said.

Hal lain yang disinggung saat harlah NU adalah soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai memberatkan masyarakat, hingga wacana pembatasan subsidi LPG 3 kg di tengah himpitan ekonomi.

"Kenaikan iuran BPJS kelas III, wacana pembatasan subsidi gas LPG tiga kilogram, dan rencana impor garam besar-besaran. Terus terang hal ini menjadi keresahan masyarakat. Pemerintah perlu lebih signifikan hadir di tengah kegelisahan masyarakat di bidang perekonomian itu," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya