Berita

Ekonom senior DR Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Kebijakan Austerity Sri Mulyani Yang Bikin Rakyat Mengeluh Sulit Cari Uang

JUMAT, 31 JANUARI 2020 | 20:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masalah ekonomi menjadi hal yang paling akut di era Presiden Joko Widodo dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya, masyarakat mulai mengeluhkan sulitnya mencari uang.

Pertanyaan masyarakat tentang mencari uang yang sulit itu bahkan sampai ke ekonom senior DR. Rizal Ramli.

“Banyak yang tanya, kok sekarang cari uang susah sekali?” tutur Rizal Ramli kepada redaksi, Jumat (31/1).


Menurutnya, pertanyaan itu sangat wajar disampaikan. Sebab, pertumbuhan kredit perbankan di tahun 2019 memang hanya tumbuh 7 persen. Normalnya, pertumbuhan kredit berada di kisaran 15 hingga 18 persen.  

Penyebab itu semua, kata Menko Perekonomian era Abdurahman Wahid (Gus Dur) tersebut adalah kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang salah kaprah. Menteri berpredikat terbaik dunia itu hanya mengandalkan utang luar negeri dan sebagai imbasnya memberlakukan pengetatan anggaran atau austerity.  

“Itu pengetatan yang bikin ekonomi susah dan daya beli merosot. Sebagian besar uang itu tersedot untuk beli Surat Utang Negara (SUN) “Menkeu Terbalik” yang bunganya lebih tinggi dari bunga deposito,” tegasnya.

Mantan Menko Kemaritiman itu memprediksi perekomian di tahun 2020 tidak akan jauh berbeda. Bahkan akan lebih rendah lagi.

Prediksi itu bukan tanpa alasan. Sebab, di tahun ini akan terjadi pengetatan ganda (double squeezes), yaitu moneter dan fiskal. Pengetatan ganda itu akan semakin menekan daya beli dan ekonomi. Imbasnya, rakyat akan kian susah mencari uang.

“Telah terjadi efek “crowding out” karena utang ugal-ugalan, Pak Jokowi. Penghapusan subsidi pupuk, gas, kenaikan BPJS, tol akan semakin membuat susah rakyat,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya