Siapakah Panglima Tertinggi Di Balik Skandal Jiwasraya Yang Dimaksud Demokrat?

Dalam kasus Jiwasraya, Partai Demokrat kerap memberikan pernyataan yang kritis dan tajam ke pemerintah.

Selain konsisten soal Pansus, Demokrat juga menyoroti kesimpangsiuran informasi yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly dan eks Dirjen Imigrasi Ronny Sompie terkait Harun Masiku.

Bahkan salah satu kader demokrat mempertanyakan sosok kuat di balik kasus gagal bayar di perusahaan pelat merah tersebut. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi ini  diduga memiliki sosok 'Panglima Tertinggi'.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman dalam akun media sosial Twitter @BennyHarmanID dengan lantang menyebut Menko Maritim dan Menko Polhukam.

Peran Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

Benny menilai, dua sosok itu kerap menjadi bumper dalam memberikan pernyataan di televisi.

"Siapa panglima tertinggi perampokan Jiwasraya ini? Menko Maritim dan Menko Polhukam sibuk jadi bamper di televisi dengan logika-logika sesat," tulisnya, dalam cuitannya, Rabu (30/1).

Pernyataan Luhut dan Mahfud Md kepada publik yang menyesatkan akan membawa kasus Jiwasaya pada ujung yang semakin jelas, menurutnya.

Malahan, ia beranggapan, kasus Jiwasraya dan  Harun Masiku, akan ketemu di satu titik nantinya. Hingga saat ini keberadaan Harun tidak diketahui.

"Makin sesat makin ketahuan jelas ke mana ujung kasus jiwasraya ini. Masiku dan Jiwasraya pasti ketemu di satu titik nanti! Rakyat monitor!" tulis Benny lagi.

Dikonfirmasi apa maksud dari cuitannnya itu, Benny enggan menjawab.

Demikian juga saat ditanyakan yang mana pernyataan Luhut dan Mahfud yang menyesatkan, Benny malah meminta media menghubungi dua tokoh itu secara langsung.

"Coba tanyakan mereka saja," tulis Benny, Kamis (30/1) seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLBanten.

Sebelumnya, Luhut meminta pihak yang mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kasus Jiwasraya untuk berhenti.

"Media jangan bikin berita gorengan. Kita cari solusi sajalah, presiden nggak ada kaitannya (dengan kasus Jiwasraya)," tegas Luhut.