Berita

Puan Maharani bersama Airlangga Hartarto, Yasonna Laoly dan pimpinan DPR RI/RMOL

Politik

Menko Perekonomian: Draft RUU Omnibuslaw Sudah Siap Dan Akan Ikuti Mekanisme DPR

RABU, 29 JANUARI 2020 | 20:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan dimasukkan kedalam omnibus law mulai dari RUU Perpajakan hingga RUU Cipta Lapangan Kerja telah disepakati.

Dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, untuk selanjutkan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR RI.

"Kalau materi sudah siap, tapi mekanisme kita ikuti seperti yang diharapkan ketua DPR," kata Airlangga seusai menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1).


Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan draft RUU Omnibus Law akan diupayakan sesegera mungkin oleh pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian.

"Kita lakukan secepat-cepatnya," singkatnya.

Airlangga menyatakan bahwa RUU Omnibus Law yang telah disiapkan oleh pemerintah dan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

"Yang tadi disepakati semuanya akan kita lakukan sesuai mekanisme yang ada," demikian Airlangga.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Meskipun hingga saat ini pihaknya belum menerima draft resmi RUU Omnibus Law, DPR akan segera mensosialisasikan isi dari RUU Omnibus Law tersebut.

"Sampai hari ini sampai nanti diserahkan draf Omnibus Law itu. Pak menko tadi kan bilang belum ada bocoran-bocoran. Namun, tentu saja sinergi pemerintah dengan DPR nantinya jika draf udah diterima DPR mensosialisasikan sebaik-baiknya pada stakeholder dan pihak-pihak terkait," demikian Puan menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya