Berita

Presiden PKS, Sohibul Iman/RMOL

Politik

Pemerintah Harus Evakuasi WNI Di Wuhan, Dosa Besar Kalau Berujung Kematian

RABU, 29 JANUARI 2020 | 18:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Permintaan evakuasi dari kalangan mahasiswa dan warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China hingga kini belum direalisasikan pemerintah RI.

Dilaporkan, sebanyak 224 WNI dan mahasiswa berdomisili di Provinsi Hubei, China yang tersebar di wilayah Wuhan, Xianning, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, dan Enshi khawatir dengan penyebaran virus corona.

Bahkan, di kota Jingzhou dilaporkan ada satu balita dan satu orang ibu hamil WNI yang harus segera dievakuasi dari kota yang sudah terisolasi.


Merespons kondisi ini, Presiden Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Sohibul Iman mendesak pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI di China untuk meminimalisir korban jiwa.

"Saya kira kita sama-sama sepakat bahwa menyelamatkan warga Indonesia itu adalah merupakan kewajiban pertama dari pemerintah," ujar Sohibul dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem, Jalan RP. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR ini juga meminta agar pemerintah segera melakukan langkah konkret dengan menerapkan sejumlah opsi evakuasi.

"Kami berharap pemerintah melakukan suatu action bagaimana menyelamatkan mereka, dan bila perlu mereka dievakuasi. Apakah dievakuasi ke Indonesia atau ke tempat lain yang lebih aman di sana," sebut Sohibul.

Namun demikian, Sohibul berharap pemerintah betul-betul menjadikan opsi evakuasi WNI ke Indonesia sebagai prioritas.

"Karena bagi kita dan khusus bagi pemerintah, kematian warga negara itu adalah sesuatu dosa besar. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap hal ini," tuturnya.

Adapun mengenai langkah pencegahan, mantan Rektor Universitas Paramadina ini meminta pemerintah segera membuat prosedur khusus dan tegas dalam menangkal masuknya wabah ke Indonesia.

"Tentunya bagaimana mencegah menyebarnya virus, baik itu melalui wisatawan ataupun hal-hal lain," demikian Sohibul.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya