Berita

Menkumham yang Ketua DPP Bidang Hukum PDIP, Yasonna H. laoly/Net

Politik

Pemecatan Ronny Menguatkan Opini Bahwa 'Kekuasaan' Ada Dalam Pusaran Kasus Harun Masiku

RABU, 29 JANUARI 2020 | 05:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mencopot Ronny F. Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kemenkumham.
 
Yasonna beralasan pencopotan Ronny untuk menghindari bias kepentingan terkait pembentukan tim gabungan untuk menyelidiki kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka KPK dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review, M. Rifai Darus menjelaskan bahwa keputusan Yasonna itu tidak sesuai waktunya. Langkah Menteri asal PDIP itu semakin menguatkan bahwa kekuasaan terindikasi kuat terlibat dalam pusaran kasus Harun Masiku.


"Timing-nya tidak tepat karena sedang dalam pusaran pergolakan kasus suap KPU, opini akan terbangun dengan sendirinya bahwa memang kekuasaan terindikasi ada dalam pusaran ini," demikian kata MRD -sapaan akrabnya- kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/1).

Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini menyatakan, hal lumrah jika sebuah organisasi pemerintahan melakukan mutasi.

Namun demikian mutasi ia nilai tidak tepat ditengah memanasnya isu dugaan ketidakberesan di Kemenkumham karena terindikasi "main mata" terkait keberadaan salah satu tersangka KPK penyuap eks komisioner Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Kata Rifai, fakta-fakta yang terjadi beberapa hari ini semakin menguatkan bahwa ada upaya dari partai penguasa terindikasi kuat mengkondisikan pusaran kasus suap KPU yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku dan Saeful Bahri.

"Mengarah ke partai yang merekomendasikannya (Yasonna)," tandas Rifai.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya