Berita

Hinca Pandjaitan/RMOL

Politik

Pekan Depan, Komisi III Panggil Kemenkumham Pertanyakan Harun Masiku Hingga Pencopotan Ronny Sompie

SELASA, 28 JANUARI 2020 | 22:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI akan memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasinna H. Laoly dalam rapat kerja (DPR) pekan depan.

Rencananya, selain membahas kinerja Kemenkumham, Komisi III DPR RI juga akan menanyakan kasus Harun Masiku hingga pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie dari jabatannya.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).


"Minggu depan, kita pertanyakan di Komisi III, sama-sama kita lihat supaya ada penjelasannya, karena semua orang bertanya," kata Hinca.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini menyebutkan, terkait pencopotan Ronny pada dasarnya menjadi hak prerogratif petinggi di Kementerian Hukum dan HAM.

Tetapi, perlu dipertanyakan apakah pencopotan Ronny dapat menyelesaikan masalah. Terutama dengan kaitan simpang siur keberadaan Harun yang masih buron dari kasusnya di KPK.

"Pencopotan itu juga alasannya apa? meskipun itu kewenangan pak Menteri (Yasonna) tapi harus ada penjelasannya, karena ini publik menunggu semuanya," tegas Hinca.

Sehingga, kata dia, perlu pendalaman dan penjelasan detail mengapa Ronny harus dicopot dari jabatannya tersebut.

"Jadi tidak cukup hanya mencopot. Harus dijelaskan apa yang terjadi dan apakah ada meansrea atau niat buruknya atau ada kesengajaan atau tidak sengaja," imbuhnya menegaskan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya