DPR: Pemerintah Jangan Bahas Dewan Keamanan Nasional Secara Diam-Diam

Belakangan muncul informasi dari koalisi masyarakat sipil mengenai wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui peraturan presiden (Perpres).
Kabar tersebut juga telah didengar anggota Komisi I DPR, Charles Honoris. Menurutnya, pemerintah sudah sepatutnya membentuk suatu lembaga secara transparan.

"Terkait DKN, kita berharap pembahasannya tidak diam-diam. Tidak subjektif di pemerintah saja," ujar Charles dalam diskusi publik bertema 'Problematika Pembentukan Dewan Keamanan Nasional' di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

Charles berpandangan, pembentukan DKN seharusnya berlandaskan peraturan Undang-Undang. Namun sayangnya, pemerintah hingga kini belum mengajukan RUU DKN ke Prolegnas.

Charles berpandangan, pembentukan DKN seharusnya berlandaskan peraturan Undang-Undang. Namun sayangnya, pemerintah hingga kini belum mengajukan RUU DKN ke Prolegnas.

"Sebaiknya diusulkan melalui UU sehingga bisa lebih transparan dan terbuka karena proses di DPR juga melibatkan masyarakat sipil," kata Charles.

Lebih lanjut, Charles meminta pemerintah menyusun materi RUU DKN secara matang. Sebab berdasarkan pengalaman, RUU DKN yang pernah masuk ke DPR pernah ditolak oleh Pansus DKN tahun 2012.

"Dulu sikap kami menolak membahas RUU keamanan nasional yang masih tumpang tindih, multitafsir dan kami melihat apabila disahkan akan membuka keterlibatan TNI di ranah kemanan sipil," tutup politisi PDIP ini.