Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Wabah Virus Corona, Pemerintah Harus Terbitkan Travel Warning dan Waspadai Turis China Di Indonesia

SENIN, 27 JANUARI 2020 | 14:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk melakukan upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) agar tidak tertular virus Corona yang diduga berasal dari kota Wuhan, China.

Salah satunya, dengan melakukan travel warning dalam rangka mencegah wisatawan China yang berkunjung ke tanah air.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (27/1).


"Harus membuat travel warning. Lindungi warga negara dari virus mematikan tersebut. Pemerintah harus menganntisipasi kedatangan para turis dari China," kata Ujang.

Akademisi Universitas Al-Azhar ini menilai pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah dalam upaya pencegahan virus yang mematikan itu agar tidak mewabah di dalam negeri.

"Antisipasi yang paling urgent adalah pemeriksaan yang maksimum dan super ketat di bandara. Agar tak ada seorang pun yang datang ke Indonesia membawa virus tersebut," jelasnya.

Selain itu, travel warning bagi warga negara yang ingin berkunjung ke negeri tirai bambu juga mesti dilakukan. Tujuannya, agar virus corona tidak sampai ke Indonesia.

"Travel warning agar warga Indonesia tak berkunjung ke negara yang terkena wabah virus tersebut (China). Begitu juga sebaliknya agar memperketat masuknya warga asing yang diduga terkena virus tersebut," demikian Ujang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya