Berita

Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Pemerintah Jangan Sampai Tutupi Data Sebaran Corona Di Indonesia

MINGGU, 26 JANUARI 2020 | 14:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus transparan mengenai data sebaran virus corona di Indonesia. Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi kasus ini hanya karena menjunjung tinggi investasi.

Begitu pesan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/1).

“Janganlah hal-hal seperti ini dikompromikan dengan masalah investasi dll. Harusnya pemerintah transparan,” ujarnya.


Menurutnya, pemerintah harus terbuka dan segera menerbitkan travel warning ke negara tirai bambu tersebut. Di satu sisi, pemerintah harus turun tangan menjaga keberadaan WNI di Wuhan dan wilayah lain di China yang terdampak corona.

“Kalau menurut saya jangan ditutup-tutupin. Karena justru itu menjerumuskan negeri kita dalam penanganan,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Center for Systems Science and Engineering (CSSE), terlihat penyebaran virus mematikan ini sudah mencapai Amerika, Eropa, hingga Australia, dan Asia Tenggara.

Dalam grafik gambar yang disajikan oleh CSSE, terdapat lingkaran merah dan kuning. Lingkaran merah menunjukkan lokasi yang positif terjangkit virus corona, sementara kuning masih belum dikonfirmasi.

Sejak Sabtu (25/1) pukul 12.00 waktu setempat atau Minggu (26/1) pukul 00.00 dinihari WIB, total korban yang positif terjangkit virus corona se-dunia disebutkan mencapai 1.448 orang. Di antaranya 42 orang meninggal dan 39 lainnya berhasil disembuhkan.

Di daratan China sebarannya sebanyak 1.399 kasus, Thailand 7 kasus, Hong Kong 5 kasus, Prancis 3 kasus, Taiwan 3 kasus, Jepang 2 kasus, Makau 2 kasus, Korea Selatan 2 kasus, dan Amerika Serikat 2 kasus.

Virus ini juga telah menyebar ke negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dengan 3 kasus, Malaysia 3 kasus, dan Australia 4 kasus.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya