Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Net
Desakan mundur yang dilontarkan oleh berbagai elemen terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dinilai mengada-ada.
Apalagi, sampai dibumbui dengan meminta Presiden Jokowi memecatnya ini seruan konyol dan terbilang hanya cari panggung semata.
Menteri asal PDI Perjuangan itu dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada KPK atas dugaan melakukan perbuatan merintangi penyidikan (obstruction of justice).
ICW melaporkan Yasonna lantaran telah melontarkan pernyataan soal keberadaan Harun Masiku masih di luar negeri. Pasalnya, Yasonna sempat ngotot soal keberadaan Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku diluar negeri sejak 6 Januari 2020. Ternyata Harun telah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.
Harun adalah salah satu tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Komisoner KPU, Wahyu Setiawan soal pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dapil Sumsel I.
"Saya rasa apa yang dilakukan oleh ICW dkk meminta Presiden Jokowi memecat Menkumham terlalu lebay," ujar Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (25/1)
Terpilihnya kembali Yasonna sebagai MenkumHam diperiode kedua Presiden Jokowi menunjukan bahwa apa yang sudah dikerjakannya membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.
"Jangan karena sosok Harun yang korupsi, terus mereka minta Menkumham mundur," tegasnya.
Soal pernyataan Yasonna yang berbeda dengan Imigrasi terkait keberadaan Harun, Haris menilai bisa jadi Menkumham mendapat laporan yang berbeda diawal.
"Sebagai menteri tentu mendapat laporan dari anak buah. Mungkin ini pak Menteri dapat laporan yang berbeda dari anak buah. Jadi bukan salah beliau," jelasnya.
Haris mengatakan pihaknya siap berada di belakang Menkumham untuk terus mendukung kerja-kerjanya di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"KNPI mendukung penuh Menkumham. Kami akan lawan orang-orang yang mencoba mengganggunya," tegas Haris.
