Berita

Sekertaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

OSO Tolak PT 5 Persen, Sekjen PDIP: Saya Yakin Hanura Cukup Kuat

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 07:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan tengah memperjuangkan revisi UU Pemilu. Salah satunya berisi menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di angka 5 persen dari 4 persen pada UU sebelumnya.

Langkah tersebut dinilai tidak adil bagi partai kecil yang tidak lolos PT seperti Partai Hanura. Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, idealnya ambang batas parlemen di angka 3 persen.

Sekertaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan rasa optimisnya bahwa Hanura akan dapat meraih angka 5 persen jika sepenuhnya dipimpin OSO.


"Melihat spirit yang ditunjukkan Bang OSO sebagai ketum Hanura dan seluruh jajarannya yang solid dan bersemangat from zero to hero, saya yakin bahwa terkait dengan PT bukan menjadi sebuah persoalan yang serius," kata Hasto usai menyaksikan pengukuhan pengurus DPP Hanura, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat malam (24/1).

Menurutnya, Partai Hanura yang digawangi OSO akan mampu mencapai  5 persen ambang batas parlemen, lantaran melihat Hanura memiliki kader yang cukup kuat di daerah.

"Karena Hanura memiliki akar yang cukup kuat dengan banyaknya anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucapnya.

Dalam pembahasan RUU nanti, PDIP sebagai partai pemenang pemilu siap berkomunikasi dengan semua partai.

"Kami siap bekerja sama, berdialog di dalam merancang UU pemilu ke depan yang mencerminkan bagaimana kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu didengarkan oleh seluruh partai politik koalisi," ujarnya.

"Ini merupakan satu kesatuan, yang besar yang kecil, semua bergotong royong. Di situ lah pentingnya soliditas seluruh partai koalisi itu," tutup Hasto menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya