Berita

Gas Elpiji 3Kg/Net

Politik

Gerindra: Mestinya Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat, Bukan Menambah Beban

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 08:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kenaikan harga gas elpiji 3 Kg dianggap memberatkan rakyat. Walau hal tersebut masih sebatas rencana tetapi rakyat sudah terlanjur resah. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra  Ahmad Muzani pun bersuara. Ia meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga gas elpiji 3 kg karena akan membebani masyarakat berdaya beli rendah.

"Kami ingin rencana pemerintah menaikkan harga LPG, termasuk mengonversi subsidi, dibatalkan," kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (24/1).

Menurutnya, para pedagang informal selama ini sangat terbantu dengan harga tersebut. Sehingga rencana kenaikan harga gas elpiji harus dibatalkan.


Ia juga mengatakan mestinya pemerintah mengupayakan dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.  Bukan malah menambah beban masyarakat.

"Kalau ingin menaikkan, yaaa pada LPG yang dimanfaatkan atau dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Beban itu jangan ditambah ke bawah tetapi ke atas," saran Muzani.

Muzani berpandanan, pemerintah selalu mengatakan bahwa subsidi akan diberikan kepada sektor lain, namun, kenyataannya tidak efektif. Misalnya membangun jalan yang tidak selalu dimanfaatkan rakyat, tetapi untuk industri.

Kementerian ESDM berencana mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 Kg mulai Semester II 2020.  Subsidi akan diubah menjadi langsung diberikan kepada masyarakat miskin. Sehingga harga LPG 3 kg akan naik karena disesuaikan dengan harga pasar, seperti LPG 12 kg. Dengan demikian penyaluran subsidi menjadi tepat sasaran.

Presiden Jokowi sendiri menjelaskan perubahan skema penyaluran subsidi tersebut belum diputuskan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya