Berita

Harun Masiku/Net

Hukum

Pengamat: Ada Dampak Besar Jika Harun Masiku Sampai Tertangkap KPK

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 00:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politisi PDI Perjuangan Harun Masikhu yang terlibat dugaan kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan dianggap sebagai putra terbaik partai banteng lantaran mendapatkan penghargaan Ratu Inggris.

Rencana partai berlogo banteng akan menggantikan Riezky Aprilia yang sudah mendapatkan kursi panas pengganti almarhum Nazaruddin Kiemas tiga pekan sebelum pemilu legislatif berlangsung.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menyampaikan, Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak memahami alur pergantian antar waktu (PAW) sebagaimana tertuang dalam regulasi karena berupaya mempertahankan Harun Masiku dengan alsan yang mendapat penghargaan tidak mendasar sama sekali.


“Pemilu tidak memprioritaskan kader terbaik dari sisi kualitas, tetapi dipilih berdasar suara terbanyak, memang itu resiko demokrasi elektoral yang harus diterima,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/1).

Pihaknya menambahkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan oleh KPK tampak sekali ada upaya kriminalisasi dibandingkan memperjuangkan kader secara terhormat.

“Tanpa suap sekalipun seharusnya PDIP bisa memposisikan Harun Masiku di DPR, dengan cara menghapus identitas kader terpilih dari keanggotaan Parpol, entah recall atau pemecatan, sederhana sebenarnya,” ujarnya.

Keputusan PAW terasa sulit dilakukan PDI Perjuangan, lanjut Dedi, hanya untuk melindungi Harun Masiku.

“Tetapi mengapa hal ini terlihat sulit, dan seolah Haruns Masiku harus dilindungi dari jerat KPK, tidak menutup kemungkinan ada dampak besar yang mengemuka jika Harun Masiku sampai tertangkap,” tandasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya