Berita

Hasto Kristiyanto di Gedung KPK/RMOL

Politik

PDIP Pilih Harun Masiku Karena Beasiswa Ratu Inggris, Pengamat: Hanya Alasan Saja

JUMAT, 24 JANUARI 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Suap kepada Wahyu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI untuk mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

PDIP mendorong Harun menjadi anggota DPR RI sebagai pengganti Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Tetapi, KPU menetapkan Riezki Aprilia sebagai anggota DPR dari PDIP sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Nazaruddin.


Usai pemeriksaan di KPK, Hasto menyebutkan bahwa pihaknya menginginkan Harun Masiku mendapatkan kursi yang ditinggalkan Nazaruddin Kiemas lantaran Harun merupakan putra terbaik partai banteng yang telah mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris.

Menyikapi hal tersebut, analis politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai hal itu hanya alasan PDI Perjuangan semata untuk menutupi aib Harun Masiku.

“Itu hanya alasan saja. Biasalah seperti itu, cari-cari alasan,” ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/1).

Ujang mengatakan bukan beasiswa dari Ratu Inggris yang menjadikan Harun Masiku mendapatkan keistimewaan dari PDI Perjuangan. Tetapi, karena kasus tersebut menjadi aib partai terbesar di Indonesia tersebut

“Jika benar menyembunyikan HM. Bukan karena itu (beasiswa ratu Inggris) lah. Ya karena kasus itu,” katanya.

Ujang meminta kepada PDI Perjuangan agar dapat meminta Harun Masiku menyerahkan diri agar citra partai tetap terjaga.

“Jika PDIP komitmen dengan pemberantasan korupsi. HM diminta untuk menyerahkan diri,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya