Berita

Luhut Binsar Panjaitan saat berada di rangkaian acara WEF/Ist

Bisnis

Di WEF, Luhut Klaim Kebijakannya Lindungi Petani Sawit Skala Kecil

KAMIS, 23 JANUARI 2020 | 20:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri rangkaian World Economic Forum (WEF) 2020 yang diselenggarakan di Davos, Swiss, Kamis (23/1).

Dalam kegiatan tersebut Menko Luhut memperkenalkan program Inisiatif Nomer Merah Putih yang diinisiasi Prof Saputro kepada para peserta WEF 2020.

Inisiatif Nomor Merah Putih sendiri adalah suatu program atau cara yang lebih baik untuk mendukung petani kelapa sawit mandiri skala kecil, yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.


“Kami memiliki 14 juta hektar lahan sawit, 41 persen dimiliki oleh petani sawit skala kecil, ini juga bagian dari SDG's. Sebagian besar kelapa sawit ini berada di daerah pedesaan, di Kalimantan, Sulawesi dan beberapa lainnya di Papua. Pemerintah akan selalu melindungi para petani sawit terutama yang skala kecil,” ujar Menko Luhut, Kamis (23/1) waktu setempat.

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dan salah satu komoditas yang sangat populer. Selain itu, lanjut Menko Luhut, dari industri kelapa sawit, Indonesia bisa mengurangi tingkat kemiskinan.

“Dari 41 persen yang dimiliki oleh petani kecil, saya kira itu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan itu karena kelapa sawit. Ketika minyak sawit turun dua tahun lalu, itu juga membawa masalah pada petani kelapa sawit skala kecil,” tambahnya.

Karena itu melalui Inisiatif Nomor Merah Putih ini pula, Menko Luhut menyatakan akan terus menerapkan diplomasi perdagangan yang “agresif”, tetapi dengan tetap mengedepankan dialog dan yang tidak kalah penting adalah prinsip suistainability atau berkesinambungan dalam sektor kelapa sawit.

“Satu hal penting, setiap kebijakan yang kami keluarkan tidak akan mengorbankan lingkungan, pemerintah Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang merusak lingkungan untuk generasi mendatang dan para cucu-cucu kita semua,” tegas Menko Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut juga menjelaskan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, antara lain dengan perubahan dari berbasis komoditas menjadi berbasis nilai tambah.

Dalam pertemuan itu, Luhut juga menyinggung tentang rencana pemerintah yang akan melakukan penyederahaan 79 UU (Omnibus Law) untuk memudahkan para investor.Luhut

“Sejak lima atau enam tahun yang lalu, kami mengubah ekonomi kami dari komoditas menjadi berbasis nilai tambah dan membuat Indonesia berbeda. Saya pikir Indonesia sangat kompetitif dan terbuka kepada para Investor,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya