Soal Jiwasraya Dan ASABRI, Andi Arief: Yang Paling Bersalah Pemerintah 2014-2019

Desakan pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya dan ASABRI di DPR RI seharusnya didukung dalam rangka mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam kejahatan finansial tersebut.

Pembentukan panitia kerja (Panja) dinilai tidak cukup dan justru dikhawatirkan malah akan menambah deretan masalah baru.

Begitu kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitan Akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Kamis (23/1).

"Kalau kekuasaan tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi mega skandal seperti Jiwasraya, harusnya memanfaatkan forum Pansus buat koreksi dan pembenahan total," kata Andi Arief.

"Bagaimana mungkin ngotot panja jika akan bertambah masalah baru ASABRI, dll," sambungnya.

Disisi lain, periode pertama Presiden Joko Widodo merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya dan kebocoran PT ASABRI.

Sebab, dalam konstitusi telah diatur UU 40/2014 tentang Perasuransian bahwa paling lambat tiga tahun harus ada lembaga penjamin polis.

"Yang paling bersalah pemerintah 2014-2019. Kenapa?, karena tidak menjalankan UU no 40 tahun 2014 yang menyebut paling lama 3 tahun harus ada lembaga penjamin polis," demikian Andi.