Berita

Pengungsi Rohingya di Bangladesh/Reuters

Dunia

ICEO: Tidak Ada Bukti Genosida Muslim Rohingya Di Myanmar

SELASA, 21 JANUARI 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah panel yang telah ditunjuk pemerintah Myanmar untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Rohingya di Rakhine telah membuat geram publik. Nama panel tersebut adalah The Independent Commission of Enquiry (ICEO).

Senin (20/1), ICEO merilis data yang menyebutkan tidak ada bukti genosida terhadap minoritas muslim Rohingya. Alih-alih mengiyakan adanya persekusi, panel mengakui adanya kejahatan perang.

Kejahatan perang itu ditujukan kepada gerilyawan Rohingya yang menyerang 30 pos polisi dan memprovokasi tindakan keras serta menciptakan konflik bersenjata.


ICEO mengaku hasil penyelidikan dilakukan berdasarkan wawancara dengan penduduk desa dan anggota pasukan keamanan.

"ICEO belum menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan atau tindakan pemindahan ini dilakukan berdasarkan niat atau rencana untuk menghancurkan muslim atau komunitas lain di negara bagian utara, Rakhine," bunyi pernyataan ICEO yang dikutip oleh Al Jazeera.

"Tidak ada bukti yang cukup untuk membantah, apalagi menyimpulkan, bahwa kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama, atau dengan kondisi mental lain yang sesuai dengan kejahatan internasional, genosida," tambahnya.

Menanggapi laporan ini, Presiden Myanmar Win Myint mengatakan pada Selasa (21/1) bahwa pemerintah setuju dengan temuan-temuan ICEO dan berjanji untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terutama dugaan kejahatan yang dilakukan warga sipil dan gerilyawan Rohingya.

Sementara penyelidikan yang masih dipertanyakan ini berlangsung, sebanyak hampir satu juta muslim Rohingya terpaksa tinggal di kamp-kamp penampuan di Cox'z Bazar, Bangladesh.

Mereka menolak untuk direpatriasi sampai ada jaminan keamanan dan diberikan status kewarganegaraan yang jelas.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya