Berita

Ilustrasi/Net

Global

PBB: Hampir Setengah Miliar Orang Di Bumi Tidak Memiliki Pekerjaan Layak

SELASA, 21 JANUARI 2020 | 12:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ratusan juta orang di seluruh dunia saat ini menganggur atau setengah menganggur. Begitu data terbaru yang dirilis oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam World Employment and Social Outlook.

Sebenarnya, tingkat pengangguran global tetap relatif stabil selama sebagian besar dekade terakhir. Tahun 2019 lalu, tingkat pengangguran global mencapai 5,4 persen.

Namun angka pengangguran keseluruhan cenderung naik karena perlambatan ekonomi menyebabkan jumlah pekerjaan yang tersedia cenderung lebih sedikit bila dibandingkan dengan populasi yang tumbuh.


Laporan terbaru ILO memperingatkan, jumlah orang yang terdaftar sebagai pengangguran diperkirakan akan meningkat menjadi 190,5 juta, atau naik dari 188 juta pada 2019 lalu.

Pada saat yang sama, ILO juga menekankan bahwa sekitar 285 juta orang lainnya di seluruh dunia dianggap setengah menganggur, yang berarti mereka bekerja lebih sedikit dari yang mereka butuhkan.

Jika ditotal antara mereka yang menganggur dan setengah menganggur, maka ada hampir setengah miliar orang di dunia yang tidak memiliki pekerjaan layak.

"Bagi jutaan orang yang bekerja, semakin sulit saya berpikir untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan," kata ketua ILO Guy Ryder kepada wartawan di Jenewa, seperti dimuat Channel News Asia.

"Saya pikir ini adalah temuan yang sangat mengkhawatirkan," katanya, seraya menambahkan bahwa kurangnya akses ke pekerjaan layak tampaknya menjadi bagian dari pemicu gerakan protes dan keresahan yang berkembang di seluruh dunia.

"Kondisi pasar tenaga kerja berkontribusi terhadap erosi kohesi sosial ini di banyak masyarakat kita," katanya, merujuk pada demonstrasi massa di tempat-tempat seperti Lebanon dan Chili.  

Laporan ILO menggarisbawahi bahwa lebih dari 60 persen tenaga kerja global saat ini bekerja di ekonomi informal, yang seringkali bekerja keras untuk mendapatkan upah di bawah standar dan tidak memiliki perlindungan sosial dasar.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya