Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis/Net

Politik

Akan Panggil Helmy Yahya Dan Dewas TVRI, Komisi I Berharap Berakhir Kekeluargaan

SABTU, 18 JANUARI 2020 | 03:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kisruh yang terjadi di internal Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI berujung pemecatan Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya sangat disayangkan oleh Komisi I DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari berharap, kisruh di internal televisi milik negara itu dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

“Kami sih berharap agar kasus ini bisa selesai dengan baik, selesai dengan damai sepanjang memang tidak ada (kerugian) yang material, hanya masalah komunikasi. Saya berharap diselesaikan secara kekeluargaan,” ucap Kharis kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).


Namun, jika cara kekeluargaan tidak bisa ditempuh, Komisi I akan memanggil pihak Dewan Pengawas beserta Helmy Yahya untuk menjelaskan permasalahan di internal TVRI.

“Karena kami enggak tahu detailnya, kami akan panggil mereka semuanya. Mudah-mudahan (terlaksana) minggu depan,” ucapnya.

Mengenai langkah pemecatan Helmy Yahya oleh dewan pengawas, wakil komisi dari Fraksi PKS ini mengatakan baru mendapatkam informasi itu dari media.

Abdul mengungkapkan, selama ini pihak Dewas sudah memberikan kesempatan kepada Helmy untuk melakukan pembelaan terkait pencopotannya sebagai Dirut yang sebelumnya dilayangkan pada Desember 2019.

Ia melanjutkan, Dirut memiliki waktu satu bulan untuk memberikan jawaban yang kemudian dikirimkan ke Dewas.

"Saya dengar jawaban sudah dikirimkan. Nah, jika jawaban dianggap bisa diterima, berarti pemberhentian sementara dicabut. Jika ditolak berarti pemberhentian menjadi pemberhentian tetap. Kalau seperti itu, berarti kemungkinan jawaban dari Dirut ditolak oleh Dewas, kira-kira begitu," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya