Gaduh Natuna Utara, Gerakan Kebangsaan: Karena Kita Tidak Pahami Geopolitik Indonesia

Kegaduhan yang terjadi antara Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara merupakan dampak dari tantangan geopolitik Indonesia yang tidak dapat dihadapi dengan baik.

Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Bursah Zarnubi mengatakan, keributan yang terjadi belakangan ini akibat adanya kapal nelayan China yang mengambil ikan di wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia merupakan dampak dari ketidakpahaman masyarakat terhadap geopolitik.

"Kenapa muncul isu Natuna Utara itu, karena kita tidak memahami geopolitik Indonesia itu, sebelumnya sudah diatur dunia sejak 1982," kata Bursah Zarnubi saat diskusi publik dengan tema "Tantangan Geopolitik Indonesia Dalam Perspektif Global dan Kawasan" di Kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Sehingga, Bursah menilai persamaan persepsi terhadap geopolitik Indonesia harus dilakukan. Apalagi, saat ini sudah mulai kencang kegaduhan di Natuna Utara.

"Narasi geopolitik kita mesti kita samakan persepsinya, soal Natuna ini kita gaduh kemarin, gaduh betul. Ada yang bilang itu gak apa-apa, gak ada apa-apa, yang lain ikhlas. Jadi jangan dianggap enteng geopolitik itu satu tantangan kita," tegas Bursah.

Selain itu, kegaduhan juga dapat terjadi akibat adanya politik identitas, terorisme, kemiskinan dan lainnya.

"Tantangan lain adalah yang bisa mengacaukan kawasan itu kita sendiri karena bangkitnya politik identitas, terorisme dan jangan kira masalah kesenjangan dan kemiskinan itu tidak menimbulkan resiko geopolitik, itu juga resiko geopolitik," jelasnya.

Tak hanya itu, Bursah juga menilai Indonesia sangat lemah setelah melihat insiden kegaduhan di Laut Natuna Utara. Di mana, China mengakui bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut negara mereka.

"Nah ini bukti bahwa posisi kita lemah di dalam percaturan kawasan maupun global," pungkasnya.

Dalam diskusi ini juga dihadiri oleh Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie dan anggota Komisi I DPR RI, Bobby A. Rizaldi.