Berita

Tim hukum PDIP bersama Ketua KPU RI/RMOL

Politik

Tim Hukum PDIP Sowan Ke KPU Hingga Dewan Pers, Pengamat: Safari Semacam Itu Tidak Elok

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 15:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari yang dilakukan tim hukum DPP PDIP ke berbagai lembaga dinilai tak pantas dilakukan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dari Exposit Strategic Political, Arif Susanto mengatakan, safari yang dilakukan tim hukum DPP PDIP ke KPU, Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan ke Dewan Pers serta ke Bareskrim Polri tidak elok dilakukan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"'Safari' semacam itu tidak elok," kata Arif Susanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/1).


Alasannya kata Arif, proses hukum di KPK sedang berlangsung sehingga dinilai tidak perlu adanya perang opini.

"Pertama, proses hukum sedang berlangsung, dan tidak perlu ada perang opini," katanya.

Selain itu, Arif menilai sebaiknya tim hukum DPP PDIP menghormati dan membiarkan KPK bekerja secara profesional.

"Hanya lembaga penegak hukum yang dapat menjalankan peran penegakan hukum, jadi biarkan mereka bekerja secara profesional," tegasnya.

Terkait adanya ketidaksetujuan dari DPP PDIP terhadap penanganan proses hukum yang sedang berjalan di KPK, Arif menilai tim hukum DPP PDIP sebaiknya menyelesaikan persoalan hukum melalui praperadilan.

"Jika ada tindakan penegak hukum yang tidak profesional, bawa saja ke penyelesaian hukum (misalnya praperadilan) tanpa membawa persoalan meluas menjadi masalah politik," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya