Berita

Ilustrasi Kapal Perang Penjaga Pantai/Net

Pertahanan

Akhirnya, Setelah 72 Tahun Merdeka Indonesia Punya Kapal Ocean Going

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 13:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah membeli kapal Ocean Going dari Denmark untuk menjaga wilayah perairan Indonesia.

Pembelian kapal ini untuk memperkuat kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mengamankan laut Indonesia, khususnya di perairan Natuna.

"Mengenai kapal, memang betul Pak Prabowo, saya lihat untuk (TNI) Angkatan Laut sudah beli (kapal) Ocean Going dari Denmark. Itu memang kapal Ocean Going yang 138 meter bisa sampai 150 meter. Jadi dia akan bisa berlayar free guard ini di laut bebas," terang Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).


Luhut menuturkan, selama 72 tahun Indonesia merdeka sama sekali belum memiliki kapal coast guard untuk melakukan patroli dan penjagaan laut Indonesia.

"Kita itu selama 72 tahun merdeka belum punya ocean going. Naah sekarang ini nanti kalau Bakamla ini selesai kita juga pingin nanti Bakamla punya seperti itu, bukan free guard tapi sekelas itu supaya kapal coast guard kita berlayar di Natuna," harap Luhut.

Luhut menambahkan, nantinya Bakamla juga diperkuat melalui peraturan perundang-undangan Omnibus Law. Untuk saat ini, peraturan tersebut masih digodok oleh pemerintah.

"Kita berharap ini Omnibus Law yang pertama masuk ke parlemen minggu depan, nanti butuh tiga bulan, setelah itu kita ajukan lagi Omnibus menyangkut masalah Bakamla. Jadi, kewenangan itu intinya kita mau coast guard seperti negara lain. Jadi, ga ada yang aneh aneh, selama ini posisi itu tidak terlalu pas," ucapnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya