Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi partai Gerindra, Syarif/RMOL

Politik

Pengeras Suara Peringatan Bencana Dinyinyiri, Gerindra: Cerdas Dikitlah Pengkritik Anies

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 22:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Belajar dari pengalaman yang terjadi pasca banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah enam perangkat pengeras suara sebagai peringatan dini terhadap bencana.

Alat itu bernama disaster warning system (DWS) yang tergabung dalam sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) BPBD Jakarta.

Berdasarkan data APBD DKI yang diunggah di situs resminya, penambahan tersebut menghabiskan dana Rp 4,03 miliar yang terdiri dari pengadaan enam stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS Rp 353 juta, enam set modifikasi software telementary dan warning console dengan amplifier 100W Rp 416 juta.


Lalu ada enam set coaxial arrester DWS Rp 14,124,172, enam set horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set storage battery 20 Ah, 24V Rp 70,618,918, enam set elemen antena Rp 90,392,564.

Namun seperti yang lalu-lalu, sejumlah pihak seakan memanfaatkan pembelian kali ini sebagai celah untuk kembali menyerang dan menyinyiri Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Terkait hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari fraksi partai Gerindra, Syarif mengingatkan pengkritik Anies untuk dapat lebih teliti.

"Yang mahal kan stasiun radionya. Di akhir tahun kemarin sudah saya minta massa yang kontra Anies, kalau mau mengkritisi yang cerdas dikitlah. Sudah saya ingatkan itu, ini kejadian lagi," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (16/1).

Syarif menguraikan, saat itu perdebatan anggaran juga sempat terjadi dalam pembelian komputer. Sebagian anggota DPRD yang belum paham menganggap uang dengan jumlah miliaran itu hanya dibelikan untuk komputer saja.

Tetapi, jelasnya software dan juga big data pun turut dibelanjakan.

"Itu sudah selesai. Sekarang dimunculkan toa. Tidak cerdas dan menyesatkan untuk orang lain," sindirnya.

"Sebelum APBD di-upload ribut. Sekarang sudah di-upload tidak dilihat (diteliti) sudah melakukan kritik. (harusnya) Lihat rincian detailnya," tegas Syarif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya