Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi partai Gerindra, Syarif/RMOL

Politik

Pengeras Suara Peringatan Bencana Dinyinyiri, Gerindra: Cerdas Dikitlah Pengkritik Anies

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 22:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Belajar dari pengalaman yang terjadi pasca banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah enam perangkat pengeras suara sebagai peringatan dini terhadap bencana.

Alat itu bernama disaster warning system (DWS) yang tergabung dalam sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) BPBD Jakarta.

Berdasarkan data APBD DKI yang diunggah di situs resminya, penambahan tersebut menghabiskan dana Rp 4,03 miliar yang terdiri dari pengadaan enam stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS Rp 353 juta, enam set modifikasi software telementary dan warning console dengan amplifier 100W Rp 416 juta.


Lalu ada enam set coaxial arrester DWS Rp 14,124,172, enam set horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set storage battery 20 Ah, 24V Rp 70,618,918, enam set elemen antena Rp 90,392,564.

Namun seperti yang lalu-lalu, sejumlah pihak seakan memanfaatkan pembelian kali ini sebagai celah untuk kembali menyerang dan menyinyiri Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Terkait hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari fraksi partai Gerindra, Syarif mengingatkan pengkritik Anies untuk dapat lebih teliti.

"Yang mahal kan stasiun radionya. Di akhir tahun kemarin sudah saya minta massa yang kontra Anies, kalau mau mengkritisi yang cerdas dikitlah. Sudah saya ingatkan itu, ini kejadian lagi," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (16/1).

Syarif menguraikan, saat itu perdebatan anggaran juga sempat terjadi dalam pembelian komputer. Sebagian anggota DPRD yang belum paham menganggap uang dengan jumlah miliaran itu hanya dibelikan untuk komputer saja.

Tetapi, jelasnya software dan juga big data pun turut dibelanjakan.

"Itu sudah selesai. Sekarang dimunculkan toa. Tidak cerdas dan menyesatkan untuk orang lain," sindirnya.

"Sebelum APBD di-upload ribut. Sekarang sudah di-upload tidak dilihat (diteliti) sudah melakukan kritik. (harusnya) Lihat rincian detailnya," tegas Syarif.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya