Berita

Diskusi Institute Democracy Education (IDE) bertema “Kejahatan Kemanusiaan RRC Atas Kaum Uighur”/RMOL

Politik

Indonesia Harus Berperan Di Saat Negara Islam Tutup Mata Kasus Uighur

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 17:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang, China sudah semakin terkuak.

Banyak penduduk dunia, termasuk di Indonesia, muak dengan kesewenang-wenangan ini. Tapi di satu sisi, sikap negara-negara dunia tidak tegas.
 

Demikian yang disampaikan oleh mantan Ketua Komnas HAM, Hafidz Abbas saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute Democracy Education (IDE) bertema “Kejahatan Kemanusiaan RRC Atas Kaum Uighur” di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

"Negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengecam tapi kemudian itu dicabut kembali. Seluruh negara Islam meredup dan tidak bicara sama sekali," ungkapnya pada Kamis (16/1).

Bahkan, sambung Hafidz, negara-negara Islam seolah telah menutup mata dan mulut atas apa yang terjadi di Xinjiang.

Lebih memprihatinkan lagi adalah sikap pemerintah Indonesia yang justru memberi karpet merah untuk China berinvestasi.

"Kenapa kita memberikan karpet merah untuk negara yang berbahaya ini? Misal di Morowali. Kenapa kita banyak menggantungkan ke Cina?" tanyanya.

Seharusnya, kata Hafidz, Indonesia harus lebih berani mengambil peran sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Apalagi, Indonesia kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Sayang sekali Indonesia tidak mengambil peran untuk berkontribusi dalam masalah yang terjadi ini," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya