Berita

Diskusi Institute Democracy Education (IDE) bertema “Kejahatan Kemanusiaan RRC Atas Kaum Uighur”/RMOL

Politik

Indonesia Harus Berperan Di Saat Negara Islam Tutup Mata Kasus Uighur

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 17:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang, China sudah semakin terkuak.

Banyak penduduk dunia, termasuk di Indonesia, muak dengan kesewenang-wenangan ini. Tapi di satu sisi, sikap negara-negara dunia tidak tegas.
 
Demikian yang disampaikan oleh mantan Ketua Komnas HAM, Hafidz Abbas saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute Democracy Education (IDE) bertema “Kejahatan Kemanusiaan RRC Atas Kaum Uighur” di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).


"Negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengecam tapi kemudian itu dicabut kembali. Seluruh negara Islam meredup dan tidak bicara sama sekali," ungkapnya pada Kamis (16/1).

Bahkan, sambung Hafidz, negara-negara Islam seolah telah menutup mata dan mulut atas apa yang terjadi di Xinjiang.

Lebih memprihatinkan lagi adalah sikap pemerintah Indonesia yang justru memberi karpet merah untuk China berinvestasi.

"Kenapa kita memberikan karpet merah untuk negara yang berbahaya ini? Misal di Morowali. Kenapa kita banyak menggantungkan ke Cina?" tanyanya.

Seharusnya, kata Hafidz, Indonesia harus lebih berani mengambil peran sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Apalagi, Indonesia kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Sayang sekali Indonesia tidak mengambil peran untuk berkontribusi dalam masalah yang terjadi ini," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya