Berita

Sandiaga Uno/Net

Bisnis

Terkait Jiwasraya, Sandiaga: Kuatkan Penegakan Hukum Investasi

RABU, 15 JANUARI 2020 | 16:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengusaha Sandiaga Uno merespon positif Omnibus Law yang akan ditetapkan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, konsep Omnibus Law mampu mendorong realisasi percepatan investasi.

“Konsep Omnibus Law diharapkan mampu mendorong realisasi percepatan investasi. Dengan investasi yang kondusif, maka dapat menggerakkan dunia usaha. Secara tidak langsung mampu mendongkrak perekonomian bangsa," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis Rabu (15/1).

Apabila disetujui DPR, Rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law tersebut bisa menjadi aturan yang sekaligus merevisi banyak UU.


Ada tiga Omnibus Law yang akan diajukan secara bertahap.

Pertama, Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja. Kedua, Omnibus Law tentang perpajakan, dan Omnibus Law berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sandiaga mendukung fokus yang diperlihatkan pemerintah di bidang ekonomi tersebut melalui penyederhanaan regulasi dengan konsep Omnibus Law dan reformasi birokrasi.

“Sehingga iklim dunia usaha semakin kondusif dan hal ini akan merangsang pelaku usaha untuk lebih berkembang," ujar Sandiaga.

Merujuk pada kasus Jiwasraya, Sandiaga memandang pemerintah harus lebih menguatkan penegakan hukum dalam hal investasi.

"Demi keadilan bagi para nasabah PT Jiwasraya, agar ke depannya tidak terulang lagi. Perlu ada solusi jangka pendek, di mana dibutuhkan campur tangan negara. Misalnya mengumpulkan seluruh Badan Usaha Milik Negara di sektor asuransi untuk membantu menyisihkan sejumlah dana. Agar Jiwasraya dapat memenuhi kewajibannya ke seluruh nasabah dan tidak menunda permasalahan itu berlarut-larut," kata Sandiaga.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya