Berita

Ilustrasi/Net

Politik

GMNI: Pendidikan Kebangsaan Harus Jadi Program Ekstrakurikuler Sekolah

RABU, 15 JANUARI 2020 | 02:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Salah seorang pembina pramuka mengajarkan yel-yel berbau SARA kepada para siswa peserta kegiatan pramuka di SDN Timuran, Kota Yogyakarta pada Jumat (10/01/2020). Yel-yel berbunyi "Islam Yes Kafir No" yang disisipkan dalam tepuk pramuka itu diketahui oleh seorang wali murid.

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) kembali menegaskan pentingnya pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler di sekolah.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, mengatakan selama ini program ekstrakurikuler disusupi oleh paham intoleran, baik rohis, pramuka hingga OSIS. Untuk itu, adanya pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler sangat mendesak untuk diimplementasikan.


"Kemarin kita usulkan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Saat ini terbukti, program ekstrakurikuler jadi pintu masuk paham intoleran. Maka dari itu usulan kami sangat urgen," ungkap Arjuna

Menurut Arjuna, usulan GMNI menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler bukan tanpa alasan.

"Kami sudah mengkaji dan menginventarisir hasil survei. Hasilnya, program ekstrakurikuler menjadi ladang empuk bagi berkembangnya paham intoleran. Karena minim pengawasan dari pihak sekolah", tambah Arjuna

Arjuna berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler.

Arjuna memprediksi, jika pendidikan kebangsaan tidak dilakukan dalam sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan akan berbahaya bagi keutuhan dan kebhinekaan Indonesia.

Kata Arjuna, menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Ini sudah stadium 4. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika pemerintah tidak menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Berbahaya bagi masa depan kebhinekaan Indonesia", tutur Arjuna.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya