Berita

Ilustrasi/Net

Politik

GMNI: Pendidikan Kebangsaan Harus Jadi Program Ekstrakurikuler Sekolah

RABU, 15 JANUARI 2020 | 02:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Salah seorang pembina pramuka mengajarkan yel-yel berbau SARA kepada para siswa peserta kegiatan pramuka di SDN Timuran, Kota Yogyakarta pada Jumat (10/01/2020). Yel-yel berbunyi "Islam Yes Kafir No" yang disisipkan dalam tepuk pramuka itu diketahui oleh seorang wali murid.

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) kembali menegaskan pentingnya pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler di sekolah.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, mengatakan selama ini program ekstrakurikuler disusupi oleh paham intoleran, baik rohis, pramuka hingga OSIS. Untuk itu, adanya pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler sangat mendesak untuk diimplementasikan.


"Kemarin kita usulkan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Saat ini terbukti, program ekstrakurikuler jadi pintu masuk paham intoleran. Maka dari itu usulan kami sangat urgen," ungkap Arjuna

Menurut Arjuna, usulan GMNI menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler bukan tanpa alasan.

"Kami sudah mengkaji dan menginventarisir hasil survei. Hasilnya, program ekstrakurikuler menjadi ladang empuk bagi berkembangnya paham intoleran. Karena minim pengawasan dari pihak sekolah", tambah Arjuna

Arjuna berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler.

Arjuna memprediksi, jika pendidikan kebangsaan tidak dilakukan dalam sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan akan berbahaya bagi keutuhan dan kebhinekaan Indonesia.

Kata Arjuna, menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Ini sudah stadium 4. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika pemerintah tidak menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Berbahaya bagi masa depan kebhinekaan Indonesia", tutur Arjuna.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya