Demokrat: Pasca PDIP Sukses Memiting KPK, Cakada Mana Yang Tak Mau Antre Jadi Kader?

Kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyisakan sejumlah kejanggalan. Ketegasan pemberantasan korupsi dalam kasus yang turut melibatkan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku itu pun mulai dipertanyakan.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik bahkan telah mencatat sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Pertama adalah kaburnya Harun Masiku ke luar negeri pada 6 Januari atau dua hari sebelum OTT Wahyu Setiawan terjadi.

Harun Masiku sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Suap dilakukan caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I itu untuk menggeser Riezky Aprilia melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).

Tidak cukup sampai di situ, ada juga kejanggalan mengenai penggeledahan. Di mana penggeledahan diumumkan akan dilakukan pada minggu depan setelah Dewan Pengawas menyetujui.

Selain itu, ada juga kegagalan tim KPK masuk kantor DPP PDIP pada 9 Januari lalu.  

“Penggerebekan ditangkis di Kampus Ilmu Kepolisian, penyidiknya balik disekap. Partai Banteng bukan kaleng kaleng,” simpul Rachland dalam akun Twitter pribadinya.

Dia lantas menyinggung Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar sebentar lagi. PDIP sebagai partai berkuasa menargetkan kursi 60 persen.

Menurutnya, target itu merupakan bentuk kerendahan hati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, pasca OTT Wahyu Setiawan, bukan tidak mungkin PDIP bisa menang hingga 95 persen di pilkada.

“Para calon pimpinan daerah mana yang tak mau antre jadi kader, setelah Partai ini unjuk diri sukses memiting KPK?” sindir Rachland.