Komisi I Setuju Penambahan Anggaran Untuk Bakamla

Kasus pelanggaran zona ekonomi ekslusif yang dilakukan pemerintah China disinyalir karena kurangnya armada pengawasan dan pengamanan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan solusi jangka panjang untuk pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Natuna adalah memperkuat pertahanan militer di laut.

“Kita perkuat armada cost guard kita untuk mampu menghalau mereka,” ucap Kharis di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/1).

Untuk memperkuat armada coast guard terutama Badan Keamanan Laut (Bakamla), harus ada penambahan anggaran agar efektif dan maksimal saat menjaga laut Indonesia.

Kharis memberikan kesepakatan memberikan tambahan anggaran kepada Bakamla dan TNI untuk pengamanan di perairan Natuna. Tetapi, masih menunggu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan mengajukan penambahan anggara atau tidak.

“Ini kan 2020 sudah berjalan, disepakati belum ada anggaran untuk itu, tapi nyatanya tantangannya besar. Kalau kita gunakan angkatan laut gak boleh, karena ini permasalahan cost guard, sipil bukan perang,” jelasnya.

Politisi PKS ini mneyebutkan bahwa Parlemen tidak masalah dengan penambahan anggaran jika pemerintah mengusulkan dan untuk menjaga kedaulatan negara.

“Jika diusulkan kita akan dukung. Melihat risikonya, kapal-kapal kita masih dengan kemampuan yang belum sepadan dengan cost guard asing,” tandasnya.