Pengamat: Walaupun Hasil Penyelidikan Lama, Pimpinan KPK Baru Tetap Perlu Izin Dewas

Dua giat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan masih menjadi perbincangan hangat.

Guru besar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan menyebutkan, khususnya dalam OTT Wahyu Setiawan diduga KPK belum mengantongi izin Dewan Pengawas KPK.

Kata dia, dugaan tersebut menguat saat tim penyelidik KPK gagal melakukan penytegelan ruang kerja di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta.

"Penyelidik KPK diketahui tidak bisa menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK saat mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan sebagai pengembangan terhadap OTT," ujar Fauzan kepada wartawan, Senin (13/1).

Padahal, dikatakan Fauzan, jika UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka, izin dari Dewas KPK menjadi penting.

Kalaupun belakangan disebutkan bahwa penyelidikan dan penyadapan awal dari OTT itu dilakukan pada kepemimpinan KPK periode lama atau sebelum adanya UU 19/2019.

Bagi Fauzan, jika hasil penyedilikan dan penyadapan itu akan dilanjutkan. Maka pimpinan KPK saat ini tetap memerlukan izin dewan pengawas.

"Ketika pimpinan KPK yang baru mau melanjutkan penyadapan terhadap pihak yang menjadi target operasi maka sesuai dengan ketentuan UU KPK baru, mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas," jelasnya.

Contoh lainnya, kata dia, ketika KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Bukan tidak mungkin semua itu gugur di praperadilan.

"Seandainya kasus tersebut masuk ke Praperadilan, dan KPK tidak mampu menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas, maka penggugat berpotensi besar untuk memenangkan perkara," pungkasnya.