Berita

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika/RMOL

Politik

Tagih Janji Politik Jokowi, KPA: Presiden Katanya Mau Memimpin Langsung Reforma Agraria

SENIN, 06 JANUARI 2020 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Reforma agraria dimasa pemerintahan pertama Presiden Joko Widido kembali menjadi sorotan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Presiden di periode pertama untuk melakukan Reformasi Agraria.

Akan tetapi, kerja-kerja itu belum maksimal. Dikatakan Dewi, kenyataan saat ini masih banyak konflik agraria yang terjadi hingga menjelang tutup tahun 2019 kemarin.


Dia memberikan contoh tentang konflik agraria yang dialami Warga Tamansari, Bandung pada (12/12). Saat itu, terdapat aksi brutal yang dilakukan aparat keamanan atas penggusuran warga di Tamansari.

Paparan tersebut disampaikan Dewi dalam acara peluncuran "Catatan Akhir Tahun 2019 KPA, Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penanganan Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan", di Cemara 6 Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Pemerintahan saat ini sedang menjalankan agenda besar dalam konteks memperbaiki ketimpangan reformasi agraria dan penyelesaian konflik. Tapi kenyataannya di lapangan konflik agraria masih terus terjadi," ujar Dewi.

Dewi menyayangkan, kerja aparat pemerintah yang brutal tersebut. Pasalnya, pada gelaran aksi peringatan Hari Tani Nasional, Selasa (24/9), pihaknya bersama-sama dengan petani telah bertemu dengan Presiden Jokowi.

Saat itu, Dewi telah menyampaikan aspirasi petani dan sekaligus memaparkan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2019. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga telah menyetujui untuk menyelesaikan seluruh konflik agraria yang terjadi.

"(Jokowi) menyetujui, merubah atau memeperkuat kelembagaan reforma agraria untuk dipimpin langsung oleh presiden, tidak dipimpin lagi oleh kementerian setingkat Menteri Perekonomian atau setingkat menteri lainnya," jelasnya.

Dewi pun menagih pernyataan Presiden Jokowi itu. Karena, pernyataan tersebut adalah janji politik yang disampaikannya kepada masyarakat petani.

"Ini adalah komentar politik, yang dalam catatan kami tentu harus ditagih di tahun 2020 sampai lima tahun kedepan," tegasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Roy Suryo dan dr. Tifa Dirawat di RS Polri atas Rekomendasi Dokter

Sabtu, 20 Juni 2026 | 08:10

Israel Bom Lebanon Selatan, 16 Tewas di Tengah Sengkarut Gencatan Senjata

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:57

Pemulangan Haji 2026 Tembus 121 Ribu Orang, Ratusan Kloter Sudah Tiba di Tanah Air

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:50

Emas dan Perak Tertekan Dolar AS

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:38

Indonesia Tetap di Jalur Emerging Market, Airlangga Janji Tuntaskan Reformasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:19

STOXX 600 Terkoreksi, Saham Barang Mewah di Zona Merah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:06

Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Harus Aman, Ini Solusinya

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:58

Saat Negara dan Masyarakat Berbenah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:40

Pemerintah RI Diminta Serius Selamatkan ABK Indonesia yang Disandera Perompak Somalia

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:12

Dilema Tuntutan Mahasiswa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:55

Selengkapnya