Berita

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika/RMOL

Politik

Tagih Janji Politik Jokowi, KPA: Presiden Katanya Mau Memimpin Langsung Reforma Agraria

SENIN, 06 JANUARI 2020 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Reforma agraria dimasa pemerintahan pertama Presiden Joko Widido kembali menjadi sorotan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Presiden di periode pertama untuk melakukan Reformasi Agraria.

Akan tetapi, kerja-kerja itu belum maksimal. Dikatakan Dewi, kenyataan saat ini masih banyak konflik agraria yang terjadi hingga menjelang tutup tahun 2019 kemarin.

Dia memberikan contoh tentang konflik agraria yang dialami Warga Tamansari, Bandung pada (12/12). Saat itu, terdapat aksi brutal yang dilakukan aparat keamanan atas penggusuran warga di Tamansari.

Paparan tersebut disampaikan Dewi dalam acara peluncuran "Catatan Akhir Tahun 2019 KPA, Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penanganan Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan", di Cemara 6 Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Pemerintahan saat ini sedang menjalankan agenda besar dalam konteks memperbaiki ketimpangan reformasi agraria dan penyelesaian konflik. Tapi kenyataannya di lapangan konflik agraria masih terus terjadi," ujar Dewi.

Dewi menyayangkan, kerja aparat pemerintah yang brutal tersebut. Pasalnya, pada gelaran aksi peringatan Hari Tani Nasional, Selasa (24/9), pihaknya bersama-sama dengan petani telah bertemu dengan Presiden Jokowi.

Saat itu, Dewi telah menyampaikan aspirasi petani dan sekaligus memaparkan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2019. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga telah menyetujui untuk menyelesaikan seluruh konflik agraria yang terjadi.

"(Jokowi) menyetujui, merubah atau memeperkuat kelembagaan reforma agraria untuk dipimpin langsung oleh presiden, tidak dipimpin lagi oleh kementerian setingkat Menteri Perekonomian atau setingkat menteri lainnya," jelasnya.

Dewi pun menagih pernyataan Presiden Jokowi itu. Karena, pernyataan tersebut adalah janji politik yang disampaikannya kepada masyarakat petani.

"Ini adalah komentar politik, yang dalam catatan kami tentu harus ditagih di tahun 2020 sampai lima tahun kedepan," tegasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya