Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penerimaan Pajak Jeblok Karena Pemerintahan Jokowi Miskin Data Akurat

KAMIS, 02 JANUARI 2020 | 04:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengungkap data realisasi penerimaan pajak jelang pergantian tahun. Data yang diungkap sangat mencengangkan.

Hingga Selasa (31/12) sekitar pukul 10.30 WIB, pencapaian realisasi penerimaan pajak baru 83,04 perse, kurang Rp 267 triliun dari target Rp 1.557,5 Triliun.
Merespons informasi defisit penerimaan pajak itu, Ekonom Universitas Indonesia, Athor Subroto menyatakan data angka yang disampaikan oleh Rizal Ramli harus diperhatikan pemerintah.

Meski demikian, Athor menyampaikan jika ada penurunan daya beli masyarakat harus diperjelas di segemen yang mana.

Meski demikian, Athor menyampaikan jika ada penurunan daya beli masyarakat harus diperjelas di segemen yang mana.

"Angka yang diajukan oleh Pak RR (Rizal ramli) ini harus juga diperhatikan, diambil positifnya saja. Memang pendapatan pajak kita agak sulit, tapi kalau dikatakan penurunan daya beli mungkin perlu dikritisi, karena harus lebih detail pada segmen yang mana," kata Athor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/1).

Menurut Athor, Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjalankan strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Kata Direktur Sekolah Kajian Stratejik Dan Global UI ini, pemerintah masih kesulitan menggenjot penerimaan pajak karena miskin data yang akurat.

"Untuk strategi memperbesar penerimaan pajak memang benar, penerintah harus lebih kreatif, nah untuk ini pemerintah agak kesulitan karena masih miskin data yang akurat mengenai misalkan saja tentang jumlah perusahaan kecil maupun besar yang seharusnya dikenai pajak dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya