Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penerimaan Pajak Jeblok Karena Pemerintahan Jokowi Miskin Data Akurat

KAMIS, 02 JANUARI 2020 | 04:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengungkap data realisasi penerimaan pajak jelang pergantian tahun. Data yang diungkap sangat mencengangkan.

Hingga Selasa (31/12) sekitar pukul 10.30 WIB, pencapaian realisasi penerimaan pajak baru 83,04 perse, kurang Rp 267 triliun dari target Rp 1.557,5 Triliun.
Merespons informasi defisit penerimaan pajak itu, Ekonom Universitas Indonesia, Athor Subroto menyatakan data angka yang disampaikan oleh Rizal Ramli harus diperhatikan pemerintah.

Meski demikian, Athor menyampaikan jika ada penurunan daya beli masyarakat harus diperjelas di segemen yang mana.

Meski demikian, Athor menyampaikan jika ada penurunan daya beli masyarakat harus diperjelas di segemen yang mana.

"Angka yang diajukan oleh Pak RR (Rizal ramli) ini harus juga diperhatikan, diambil positifnya saja. Memang pendapatan pajak kita agak sulit, tapi kalau dikatakan penurunan daya beli mungkin perlu dikritisi, karena harus lebih detail pada segmen yang mana," kata Athor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/1).

Menurut Athor, Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjalankan strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Kata Direktur Sekolah Kajian Stratejik Dan Global UI ini, pemerintah masih kesulitan menggenjot penerimaan pajak karena miskin data yang akurat.

"Untuk strategi memperbesar penerimaan pajak memang benar, penerintah harus lebih kreatif, nah untuk ini pemerintah agak kesulitan karena masih miskin data yang akurat mengenai misalkan saja tentang jumlah perusahaan kecil maupun besar yang seharusnya dikenai pajak dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar," tandasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya